Senin, 23 September 2019 | 11:07:43 WIB | Dibaca : 1162 Kali

Setiap PD Lakukan Evaluasi SAKIP Agar Tepat, Jelas Dan Nyata

Teks foto: Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bengkalis, H. Heri Indra Putra Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara Evaluasi SAKIP, di Ruang Rapat Dang Merdu lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (23/9/2019).

BENGKALIS, HUMAS - Pemerintah Daerah saat ini ditekankan agar dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bengkalis, H. Heri Indra Putra mewakili Bupati Bengkalis saat membuka Kegiatan Evalusi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, Senin (23/9/2019) pagi, bertempat di Ruang Rapat Dang Merdu lantai IV Kantor Bupati Bengkalis.

Saat ini birokrasi dihadapkan pada tantangan yang berat dikarena masyarakat menuntut pemerintah untuk hadir memberikan layanan yang terbaik, sementara sumber daya anggaran yang dimiliki terbatas. Sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi Pemerintah untuk dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam birokrasi.

"Efektifitas dan efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah dan PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PERMENPAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi SAKIP," Ucap Heri.

Lebih lanjut Heri mengajak kepada seluruh pejabat di lingkup Pemerintah Daerah Bengkalis untuk selalu menilai disetiap organisasinya agar nilai Evalusi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) terus meningkat dari tahun ketahun. Kemudian kepada tim evaluator diharapkan untuk dapat memberikan rekomendasi berupa perbaikan kepada Kabupaten Bengkalis dengan harapan sehingga akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat meningkat secara signifikan", tutup H. Heri.

Tampak hadir dalam Kegiatan tersebut, Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Madya Inspektorat Daerah Provinsi Riau Jos Bendri, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Bengkalis Haholongan, Seluruh Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis, Camat se-Kabupaten Bengkalis, Lurah se-Kabupaten Bengkalis, dan seluruh penanggungjawab LAKIP yang ada di masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis.