Jumat, 12 Juni 2020 | 16:09:55 WIB | Dibaca : 703 Kali
Plh. Bupati Lantik Pejabat di Lingkup Pemkab Bengkalis
Editor : Yeni Mayasari - Reporter : Herma Safitri - Fotografer : Zahirman Agus dan Doni Afzan
Teks foto: Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di Ruang Dang Merdu, Kantor Bupati Bengkalis, Jum’at (12/06/2020).
BENGKALIS, PROKOPIM - Kesuksesan seseorang dalam memimpin tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak.
Hal ini, disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis H. Bustami HY saat Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, bertempat di Ruang Dang Merdu, Kantor Bupati Bengkalis, Jum’at (12/06/2020) Siang.
Plh Bupati menambahkan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang digelar pada hari ini, telah mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mutasi jabatan ini adalah salah satu upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi dengan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat.
Meski demikian, kami mengingatkan kepada seluruh pemangku jabatan struktural agar seyogyanya memahami makna dari jabatan itu sendiri, yang mencerminkan kedudukan yang menentukan tugas, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban dalam organisasi yang dipimpinnya.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kami mengucapkan tahniah dan selamat. Harapan kami selaku Pimpinan Daerah Kabupaten dan tentunya harapan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, kiranya amanah yang akan diemban nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
Diakhir sambutannya Bustami mengatakan, Saudara harus tanggap dan bertindak cepat terhadap isu-isu atau fenomena yang berkembang di tengah–tengah masyarakat dan senantiasa menjalin komunikasi dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk juga para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil mendapatkan dukungan dari masyarakat sekaligus memiliki unsur kemaslahatan bersama.