Kamis, 17 Maret 2022 | 8:37:02 WIB | Dibaca : 967 Kali

Ikuti Rakor Bawaslu, Bupati Harapkan Sinergitas Dan Kolaborasi Dalam Pemuktakhiran Data Pemilu 2024

Editor : Indra - Reporter : Asih Ismayuni - Fotografer : Asih Ismayuni
Ikuti Rakor Bawaslu, Bupati Harapkan Sinergitas Dan Kolaborasi Dalam Pemuktakhiran Data Pemilu 2024 Teks foto:

BENGKALIS, PROKOPIM - Wakili Bupati Bengkalis, Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, harapkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak dalam penyempurnaan pemuktakhiran data Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Demikian disampaikan Andris Wasono pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Stakeholder Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2024, Kamis (17/3/22) di Aula Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bengkalis.

Menurut Andris suksesnya pesta demokrasi tergantung baik tidaknya pemuktakhiran data yang dilakukan, data yang dinput harus sesuai tahapan dan wajib disingkronkan dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama. "Karena, sesuai fakta banyak terdapat kendala dan permasalahan di lapangan, untuk itu, pentingnya informasi dari pihak terkait dan kerjasama agar pemuktakhiran dapat dilaksanakan dengan baik, jelas Andris.

Sementara Ketua Bawaslu Bengkalis Mukhlasin menyampaikan permasalahan yang terjadi diantaranya permasalahan daftar pemilih dibawah usia 17 tahun tetapi sudah menikah, kemudian daftar pemilih yang sudah meninggal namun datanya masih tercatat.

"Untuk itulah, rakor ini kami laksankan agar kita dapat bergandeng bahu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan memvalidasi data yang akurat bagi daftar pemilih nantinya, katanya.

Turut hadir Dandim 0303 Bengkalis diwakili Mayor Arh Sudiyono, Kajari Bengkalis diwakili R Irawan, KPU Bengkalis Fadhilah Al Mausuly, Ketua Pengadilan Negeri diwakili Wakil Ketua,Yona Lamerossa, Kepala Kemenag diwakili Zulkarnain,Kesbangpol, H Hermanto Baran, Disduk Capil diwakili Yusri Ahmd, Dinas Pendidikan diwakili M Yusril, dan Partai Politik.