Sabtu, 15 Juli 2023 | 9:50:48 WIB | Dibaca : 380 Kali

Bupati Bengkalis Ikuti Pertemuan Bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah se-Riau di Pekanbaru

Teks foto:

PEKANBARU, PROKOPIM - Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Riau pada Jum'at (14/7/2023) bertempat di gedung Aula Gubernuran Balai Serindit Pekanbaru.

Acara pertemuan tersebut di buka oleh Gubernur Riau Syamsuar dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Bapak Muhammad Iqbal dan didampingi H Syahrul Aidi Maazaat, Ir. Efendy Sianifar anggota DPR Ri Dapil Riau.

Kunker yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dimanfaatkan dengan mengagendakan pertemuan dengan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI serta Pemprov/Pemda setempat untuk membahas Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi Riau dalam APBN T.A 2023. 

Pertemuan tersebut selain dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar juga dihadiri  Bupati/Walikota se-Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut disampaikan berbagai usulan dan persoalan Insfratruktur dimulai dari Pemprov Riau dan dilanjutkan dengan Pemda dan Pemkot, diantaranya perlunya peningkatan anggaran rehabilitasi/pembangunan jalan di Provinsi Riau.

Bupati Bengkalis diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Syafri menyampaikan dua usulan terkait pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Pertama pembangunan jalan poros Duri-Sungai Pakning sepanjang 67 KM, dan kedua Pembangunan 3 jembatan di 3 titik di Pulau Rupat.

Usulan itu disampaikan Bupati melalui Johansyah Syafri, memaparkan, dari ibu kota Kabupaten menuju ke Kecamatan Bathin Solapan, Mandau, Talang Mandau dan Pinggir harus terlebih dahulu melewati Kota Dumai.

Untuk itu sambung Johan, Pemkab Bengkalis sangat berharap dilakukan pembangunan jalan Duri-Sungai Pakning sepanjang 67 KM tersebut, sehingga selain untuk mempermudah akses transportasi juga untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kemudian soal usulan pembangunan Jembatan Sungai Genting penghubung Desa Tanjung Medang-Suka Damai, pembangunan Jembatan Sungai Simpur dan pembangunan Jembatan Desa Titi Akar-Hutan Samak bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang selama ini terkendala dalam mengantarkan hasil pertanian mereka ke pusat-pusat pengolahan, jelas Johan.

"Pembangunan infrastruktur di Pulau Rupat masih sangat minim sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan Kecamatan lain belum juga menggembirakan. Jadi selain sektor pariwisata, sektor perkebunan di Pulau Rupat juga cukup besar potensinya, namun masyarakat selama ini masih terkendala untuk mengantarkan hasil pertanian mereka ke pusat-pusat pengolahan, karena itu masyarakat sana berharap ada pembangunan 3 jembatan di 3 titik teersebut," papar Johan.

Sedangkan pimpinan rombongan Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal yang juga Wakil Ketua Komisi V menjelaskan, kunjungan reses ini dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkaitan denga APBN dan yang berkaitan dengan Komisi V.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga ingin mendengar aspirasi dan masukan dari Kepala daerah se-Provinsi Riau tentang program-program yang mungkin sudah berjalan atau yang akan diusulkan kepada  Komisi V.

"Kami berharap dengan diskusi ini bisa memberikan masukan atau usulan kepada kami, apalagi kita tahu di provinsi Riau ini ada dua anggota DPR RI yang menjadi wakil di Komisi V yakni Pak Syahrul dan Pak Effendi. Mudah-mudahan dengan berjalannya diskusi nanti itu bisa menghasilkan sesuatu yang akan kami bicarakan pada waktu kami rapat dengan kementerian terkait. Hasil kunjungan kerja reses ini akan kami sampaikan dan dibahas dalam rapat komisi," paparnya.

Rombongan Komisi V meliputi Anggota DPR RI Effendi Sianipar, Fraksi PDIP Dapil Riau I, Syahrul Andi Fakri PKS Dapil Riau II, Sudjadi PDIP Dapil Jatim VI, Cen Sui Lan Fraksi Golkar Dapil Kepri, Tamanuri Fraksi Nasdem Dapil Lampung II serta Irmawan Fraksi PKB Dapil Aceh I.

Selain itu Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga juga turut serta dalam rombongan Komisi V, diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia serta Basarnas RI.