Rabu, 02 Agustus 2023 | 15:26:20 WIB | Dibaca : 293 Kali

Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Evaluasi Sistim Sakip Secara Zoom Meeting

Teks foto:

BENGKALIS, PROKOPIM - Bupati Bengkalis diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Johansyah Safri mengikuti entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) secara virtual di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Rabu (2/8/2023). 

Acara yang digelar secara virtual dan zoom meeting di Kantor Kementerian PANRB tersebut diawali kata sambutan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dan beberapa arahan dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, fokus utama dari evaluasi SAKIP 2023 ini akan lebih menekankan kepada upaya dalam menangani kemiskinan ekstrem. Langkah ini pun selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menargetkan 2024 mendatang angka kemiskinan ekstrem mencapai 0%.

"Sesuai dengan arahan Presiden RI agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi SAKIP 2023 akan lebih menekankan terhadap upaya mengenai kemiskinan ekstrem," ujar Anas.

Anas juga menyampaikan, pihaknya terus mendorong proses simplifikasi Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih berdampak, sehingga hal tersebutlah yang menjadi fokus evaluasi kali ini. Dalam hal ini, kementerian dan lembaga (K/L) tak akan disibukkan lagi dengan penilaian secara mandiri.

"Penilaian general akan dilakukan oleh Kementerian dan lembaga di tingkat meso," imbuhnya.

Selain itu, untuk fokus evaluasi dari sisi Zona Integritas (ZI) sendiri, Kementerian PANRB mengedepankan pada efektivitas, pengendalian internal dalam mengenali potensi resiko integritas, resiko terkait pencapaian kinerja utama, serta adanya upaya pelayanan publik.

"Kami terus ingin mendorong agar penilaian RB tahun ini lebih berdampak, lebih terukur, dan tidak terjebak pada tumbukan kertas atau administrasi atau di sisi hulu, tapi langsung ke sisi hilir atau ke sisi dampak," tutupnya.

Sementara itu Johansyah Syafri mengatakan, Kementerian PANRB telah melakukan penajaman evaluasi RB dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

“Melalui Forum ini bisa jadi wadah bagi seluruh instansi pemerintah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan evaluasi tahun 2023 sehingga hasil evaluasi nantinya menjadi semakin optimal,” tutup Johan.