Kamis, 03 Oktober 2024 | 9:05:45 WIB | Dibaca : 67 Kali

Pjs Bupati Ikuti Rakor Bahas Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting, dan Infrastruktur

Teks foto:

PEKANBARU, PROKOPIM - Pjs Bupati Bengkalis diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Aulia, ikuti Rapat Koordinasi terkait pengendalian inflasi, penanganan tengkes atau stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, Serta percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau.

Rakor yang diikuti oleh seluruh bupati/walikota Se-Provinsi Riau tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Riau, Rahman Hadi, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (3/10/2024). 

Para Bupati dan Wali Kota yang hadir dalam rapat tersebut melaporkan kondisi masing-masing daerahnya. Sejumlah daerah di Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menangani berbagai isu tersebut, sehingga dibutuhkan strategi yang fleksibel dan tepat sasaran.

Pj Gubri katakan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Provinsi Riau mengalami deflasi selama 4 bulan terakhir, yakni Juli - September 2024. Dimana deflasi Provinsi Riau menyentuh angka 0,33 persen pada bulan September 2024.

"Inflasi kita saat ini terkendali bahkan cenderung terlalu rendah dan mendekati deflasi di 4 bulan terakhir. Oleh karena itu, dari Bank Indonesia, BPS Riau dan kita semua tadi sudah mengarahkan agar inflasi ini dikendalikan bukan diturunkan," ujarnya.

Kemudian deflasi kita coba juga untuk dikendalikan, karena yang ingin kita amankan dan diselamatkan adalah antara produsen dan konsumen, mereka inilah yang kemudian harus di mediasi oleh pemerintah.

Jadi pemerintah sebagai  subkultur kekuasaan harus memediasi struktur sosial, yaitu produsen dan konsumen. Oleh karena itu, terkait dengan inflasi kita tidak ada masalah, clear, imbuhnya.

Sementara itu, terkait stunting, Pj Gubri katakan masih ada beberapa daerah yang memerlukan langkah penanganan yang cepat dan terukur. Untuk itu, ia meminta agar memperkuat program intervensi gizi, terutama bagi ibu hamil dan balita. Serta mengoptimalkan peran kader posyandu di desa-desa.

"Masih ada beberapa kabupaten yang masih memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab, tetapi sudah menjadi pusat perhatian dari kita. Hal ini juga sudah menjadi catatan dari kita, nanti kita harus mengurai dari mana kita memulainya, satu persatu harus kita selesaikan," jelasnya.

Selain itu, Pj Gubri juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan yang menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Aulia menyebutkan, prinsip utama penanggulangan inflasi, stunting, serta kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

"Upaya ini tidak hanya melibatkan kerja sama pihak Pemerintah, akan tetapi diperlukan juga keterlibatan lembaga non Pemerintah, seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha" Tuturnya.

Terlihat hadir dari pemerintah kab. Bengkalis Plt. Kadis Kesehatan Ermanto, Kepala Bagian Perkonomian diwakili Samsir, Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Akna Juita, dan tamu undangan lainnya.