PEKANBARU, PROKOPIM - Bupati Bengkalis melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bengkalis H. Toharudin, menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya segmen jasa konstruksi. Rabu, (18/12/2024) di Hotel Pangeran Pekanbaru.
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berfungsi untuk Peningkatan Kesejahteraan, Mengurangi & Mencegah Kemiskinan Baru dan Keberlangsungan Pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
Tampak hadir dalam kegiatan itu Wakil Kepala Wilayah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Helena, Direktur Pendapatan Daerah selaku Plh Sesditjen Keuangan Daerah Hendriwan, Asisten Deputi Kepesertaan PMI dan Jasa Konstruksi Ibu Vinca Meitasari.
Sementara bertindak sebagai narasumber Wasja, Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri. Direktur Perencanaan Transpormasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, LKPP, Fadli Arif. BPJS Ketenagakerjaan, Vinca Meitasari.
Helena selaku Wakil kepala wilayah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sumbar Riau Kepri Dalam sambutannya melaporkan, pertanggal 9 Desember 2024 kepesertaan segmen Jasa Konstruksi yang aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Sumbar Riau Kepri adalah 274.823 tenaga kerja yang terdapat dalam 8.690 proyek aktif, terdiri dari proyek APBN, Proyek APBD 1 dan 2, Proyek Swasta dan proyek Dana Desa.
Pekerja Segmen Jasa Konstruksi yang telah terlindungi dalam jaminan sosial ketenagakerjaan telah mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menekankan pentingnya pelaksanaan dan besarnya manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja khususnya sektor Jasa Konstruksi.
"Besar harapan kami Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten Kota bersama seluruh Forkopimda dan PD melanjutkan program ini agar seluruh masyarakat dapat terlindungi sehingga pada tahun 2025 coverage Jamsostek di wilayah Sumbar Riau Kepri dapat meningkat," ucap Helena.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Toharudin, mengapresiasi dan mendukung program tersebut.
Beliau menyambut baik adanya edukasi dan sosialisasi berkelanjutan bersama seluruh stakeholder tentang program Jamsostek agar masyarakat merasa penting terlindungi program Jaminan Kecelakaan Kerja yang pada akhirnya memunculkan “willingness to pay” iuran dan meningkatkan kepesertaan pekerja usia produktif.
BPJS Ketenagakerjaan jajaran yang ada di daerah juga diminta untuk terus berkordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah guna meningkatkan perlindungan jasa konstruksi dari proyek yang bersumber dari penganggaran APBD.