BENGKALIS, PROKOPIM – Dengan penuh optimisme membangun daerah, Bupati Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat arah pembangunan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Kabupaten Bengkalis.
Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memastikan belanja daerah benar-benar selaras dengan penerimaan, sekaligus mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat, Senin (15/09/2025) bertempat di Ruang Rapat DPRD Bengkalis.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkalis atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari sinergi eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan anggaran.
Secara umum, posisi rancangan perubahan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara apbd tahun anggaran 2025 ini terdiri dari Pendapatan daerah mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3.217.264.617.959 triliun menjadi Rp4.656.985.642.453 triliun atau bertambah sebesar Rp1.439.721.024.494 triliun.
Selanjutnya belanja daerah, juga mengalami perubahan dari sebelumnya sebesar Rp3.292.715.704.834, menjadi Rp4.663.597.390.533, atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.370.881.685.699.
Dan ketiga, pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (silpa), dari sebelumnya sebesar Rp.125.451.086.875, menjadi Rp6.611.748.080 berkurang sebesar Rp118.839.338.795, sedangkan pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan dari Rp.50.000.000.000 menjadi Rp 0 (nol rupiah).
Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa perubahan KUA-PPAS 2025 bukan sekadar penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.
Beliau berharap setiap program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya. Harapan kita bersama, APBD ini menjadi motor penggerak untuk membuka lapangan kerja, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkalis secara menyeluruh,” ungkapnya.
Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus terjaga.
“Kita ingin Kabupaten Bengkalis menjadi contoh daerah yang bermarwah, maju, dan sejahtera, tidak hanya di Riau, tetapi juga unggul di tingkat nasional,” tambahnya dengan optimis.
Terlihat hadir dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Septian Nugraha, Wakil ketua l DPRD Kab. Bengkalis M. Arsya Fadillah, Wakil ketua ll DPRD Kab. Bengkalis Hendrik Firnanda, Wakil ketua lll DPRD Kab. Bengkalis H. Misno, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan sejumlah tamu undangan lainnya.