Rabu, 12 November 2025 | 19:07:25 WIB | Dibaca : 53 Kali
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Sahkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026
Editor : Indra - Reporter : Asih Ismayuni - Fotografer : Iqbal dan Khairudin
Teks foto:
BENGKALIS - PROKOPIM Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Acara berlangsung pada Rabu (12/11/2025) sore di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Bengkalis, Kasmarni, dan Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha. Turut menyaksikan Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Arsya Fadilla, Wakil Ketua II, Hendrik Firnanda Pangaribuan, Wakil Ketua III, H. Misno ,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Rafiardhi Ihksan, serta perwakilan dari 23 anggota DPRD, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, para camat se-Kabupaten Bengkalis, dan perwakilan media.
Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi yang terjalin. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini adalah wujud komitmen bersama untuk pembangunan daerah berkelanjutan.
"Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan kebersamaan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bengkalis. Semoga kesepakatan ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bupati Kasmarni.
Bupati juga menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 telah mempertimbangkan potensi pendapatan daerah dan mengakomodasi belanja prioritas. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya merancang kebijakan fiskal yang cermat untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kemandirian fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kasmarni memaparkan proyeksi keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2026 yakni, Pendapatan Daerah, Rp2.795.310.286.405, Belanja Daerah, Rp2.895.197.721.188 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Rp99.887.434.783.
"Kami berharap KUA-PPAS ini menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2026, guna menjamin kelangsungan program dan kegiatan prioritas sesuai target pembangunan," tegas Bupati.
