Selasa, 25 November 2025 | 17:09:47 WIB | Dibaca : 821 Kali

Wabup Bagus Santoso Ikuti Rakornas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Secara Zoom Bersama Presiden Prabowo

Teks foto: Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso saat mengikuti Rakornas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara virtual bersama Presiden RI.

BENGKALIS, PROKOPIM - Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi Merah Putih bersama Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran Menteri dan unsur TNI secara virtual, Selasa, 25 November 2025, bertempat di Aula Zoom Makodim 0303/Bengkalis.

Kegiatan rapat koordinasi nasional ini bertujuan memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan koperasi di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi harus menjadi pondasi ekonomi kerakyatan yang modern, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui gerakan Koperasi Merah Putih, pemerintah berkomitmen membangun ekosistem koperasi yang lebih maju dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Wakil Bupati H. Bagus Santoso dalam kesempatan yang sama menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung penuh implementasi program nasional tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap memperkuat regulasi, pendampingan, hingga pemberdayaan koperasi agar mampu berkembang secara optimal.

Saat ini terdapat 155 koperasi di Kabupaten Bengkalis yang menjadi sasaran pembinaan. Seluruh desa dan kelurahan juga telah melaporkan pendataan lahan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan rincian: 101 desa/kelurahan memiliki lahan ≥1.000 m², 29 desa/kelurahan memiliki lahan 600–1.000 m², dan 25 desa/kelurahan memiliki lahan <600 m².

Lahan yang belum memenuhi batas minimal akan dicarikan alternatif, sementara lahan yang memenuhi syarat akan disurvei ulang oleh TNI Kodim 0303/Bengkalis untuk memastikan kelayakan pembangunan.

Dari aspek kepemilikan lahan, hasil pendataan menunjukkan bahwa 118 lokasi merupakan aset desa, 17 lokasi aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis, 5 lokasi aset Pemerintah Provinsi, 12 lokasi aset BUMN/BUMD, dan 3 lokasi aset lainnya.

Sementara itu, TNI melalui Kodim 0303/Bengkalis terus melakukan survei lapangan. Sejumlah lokasi yang dinyatakan layak telah masuk tahap pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan sarana KDKMP oleh PT. Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI. Hingga saat ini, 28 lokasi tercatat sedang dalam proses pembangunan.

Wabup juga berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terkait pemanfaatan aset-aset BUMN, khususnya yang berada dalam pengelolaan sektor migas, agar dapat dijadikan lokasi KDKMP.

Selain itu, Pemkab Bengkalis meminta arahan teknis mengenai penetapan status lahan Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan dalam program tersebut, mengingat Inpres 17 Tahun 2025 tidak lagi menggunakan sistem sewa, melainkan mekanisme hibah.

“Koperasi memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi berbasis kebersamaan. Melalui Rakor ini, kami berharap ada langkah konkret yang dapat diterapkan di daerah, terutama dalam memperkuat koperasi modern yang mampu bersaing dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ungkap Wabup.

Beliau juga menekankan pentingnya peningkatan literasi perkoperasian bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bengkalis, karena kualitas SDM menjadi faktor kunci keberhasilan koperasi dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap dapat memperkuat koordinasi, mempercepat implementasi program, serta mendorong tumbuhnya koperasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Junjungan.