Teks foto:
BENGKALIS, PROKOPIM – Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis tentang penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD Bengkalis, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua III H. Misno. Turut hadir dalam kegiatan tersebut 28 anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra, TH, serta jajaran Pejabat Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, atas pembahasan LKPJ yang dilakukan secara komprehensif, cermat, dan bertanggung jawab sebagai wujud fungsi pengawasan.
"Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik laporan ini sebagai bentuk sinergi kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah. Berbagai rekomendasi yang disampaikan menjadi masukan sangat konstruktif untuk perbaikan tata kelola ke depan," ujar Bagus Santoso.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi LKPJ Tahun 2025 secara lebih relevan dan substantif, sebagaimana tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
Terkait capaian pembangunan, Bagus menyampaikan bahwa indikator makro daerah pada Tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan angka pengangguran, serta kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menanggapi catatan Banggar mengenai pengelolaan keuangan daerah, Wakil Bupati menyatakan pemerintah akan fokus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, serta optimalisasi sumber pendapatan lainnya guna mengurangi ketergantungan fiskal. Terkait utang pihak ketiga, proses verifikasi dan penghitungannya akan segera diselesaikan dan dilaporkan kepada DPRD.
Fokus pada Berbagai Sektor Urusan Pemerintah juga mencermati rekomendasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, pemberdayaan desa, pangan, lingkungan hidup, hingga komunikasi dan informatika.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian khusus antara lain: peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, penanggulangan karhutla, pemeliharaan infrastruktur, percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penerapan sistem tiket daring transportasi Ro-Ro, penguatan cadangan pangan, penyelesaian sengketa lahan, hingga penguatan keamanan informasi pemerintahan.
"Seluruh rekomendasi ini akan menjadi bahan evaluasi serius bagi perangkat daerah. Kami akan perbaiki melalui penguatan manajemen SDM, pengelolaan aset, penyusunan anggaran berbasis kinerja, serta pendataan yang akurat," tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa laporan ini menjadi refleksi bersama untuk perbaikan berkelanjutan. Pemerintah berjanji menindaklanjuti seluruh masukan secara terukur demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju, dan Sejahtera.