Jumat, 22 Mei 2026 | 13:48:53 WIB | Dibaca : 31 Kali

Pemkab Bengkalis Gelar FGD Usulan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi

Teks foto:

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi, Jumat (22/5/2026), di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

FGD tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Muthu Saily, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Bappeda Syahrudin, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, Safwan Mahendra dan Agustina Eka Saputri, Direktorat SMA Kemendikdasmen Oky Setyawan, serta Tim Ahli Direktorat SMA Kemendikdasmen Kiki Rachmat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 20 Februari 2026 yang ditandatangani Prof. Abdul Mu’ti terkait dukungan pendidikan dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Menindaklanjuti surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui surat Bupati Bengkalis tertanggal 3 Maret 2026 telah mengusulkan sejumlah potensi lokasi pembangunan sekolah dimaksud.

“Dalam usulan itu terdapat lima calon lokasi, yakni di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir,” jelas Hadi.

Ia menambahkan, dari lima lokasi yang diusulkan, Kecamatan Bengkalis menjadi perhatian pihak kementerian.

Tim verifikasi dari kementerian bersama pihak terkait juga telah melakukan peninjauan lapangan terhadap calon lokasi pembangunan sekolah tersebut.

“Untuk Kabupaten Bengkalis sendiri mengambil pola konsolidasi dalam pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Safwan Mahendra dari BPMP Riau memaparkan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan konsep pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP dan SMA dalam satu sistem manajemen dan tata kelola pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah diminta menyediakan lahan sekitar 20 hingga 32 hektare sebagai kawasan pendidikan terpadu bertaraf internasional.

“Seluruh jenjang pendidikan nantinya berada dalam satu manajemen yang dipimpin seorang direktur dan membawahi kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan,” terang Safwan.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat menargetkan sebanyak 100 usulan Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini, terdiri dari 50 pembangunan sekolah baru dan 50 sekolah konsolidasi.

Selain itu, sistem penerimaan siswa nantinya akan dilakukan melalui proses seleksi guna menjaga kualitas pendidikan dan menciptakan lulusan yang unggul.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengapresiasi pemerintah pusat dan BPMP Riau yang telah memberikan perhatian terhadap pengembangan pendidikan di Kabupaten Bengkalis.

Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung kebijakan pemerintah pusat sepanjang memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah.

“Kita tentu berharap program ini bisa menjadi peluang besar bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Namun pelaksanaannya juga perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah,” ujar Wabup.

Di akhir arahannya, Wabup berharap seluruh masukan dan pembahasan dalam FGD tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menentukan langkah strategis ke depan, termasuk memilih pola pembangunan yang paling tepat bagi Kabupaten Bengkalis.

FGD berlangsung aktif dengan berbagai diskusi dan masukan dari peserta terkait konsep, tata kelola, hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukung Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Bengkalis.