Teks foto:
BENGKALIS, PROKOPIM — Bupati Bengkalis diwakili Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Hambali mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (15/9/2026), dari Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.
Rapat dibuka langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, membahas sejumlah agenda strategis, meliputi evaluasi pengelolaan aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD), peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta evaluasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria dan pengelolaan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Selain itu, turut dibahas evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden RI.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa evaluasi pengelolaan aset daerah penting dilakukan guna memastikan seluruh kekayaan negara dikelola secara tertib, optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, reforma agraria, serta perlindungan lahan sawah.
"Kami berharap hasil evaluasi ini tidak berhenti pada pencatatan dan administrasi, melainkan melahirkan langkah konkret, sehingga aset daerah benar-benar produktif dan manfaat program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.
Usai mengikuti rapat, H. Hambali menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemkab Bengkalis merupakan wujud komitmen untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
"Kami berkomitmen memastikan pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib, optimal, dan memberi manfaat maksimal bagi daerah. Demikian pula berbagai program prioritas pemerintah, akan kami dukung dan laksanakan sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bengkalis," ujar H. Hambali.
Melalui forum ini, Pemkab Bengkalis juga memperoleh berbagai masukan dan catatan evaluasi yang akan menjadi bahan penyempurnaan tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, para Gubernur se-Indonesia, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, serta para Bupati/Wali Kota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia yang mengikuti secara daring.