Selasa, 22 September 2026 | 14:50:54 WIB | Dibaca : 36 Kali

Jawab Pandum Fraksi, Bagus Santoso Sebut Perubahan APBD 2026 Harus Perkuat Pembangunan dan Hadirkan Manfaat Nyata

Teks foto:

BENGKALIS, PROKOPIM – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 ditegaskan bukan sekadar penyesuaian angka anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Nota Keuangan tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026, Selasa (22/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bagus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran daerah agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis, lanjutnya, akan terus mengarahkan pengelolaan anggaran berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, kemampuan fiskal daerah, serta kebutuhan masyarakat.

“Setiap rupiah APBD harus kita upayakan menghasilkan keluaran yang jelas, manfaat yang terukur, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat secara merata,” tegas Bagus.

Bagus menegaskan, efisiensi anggaran tidak dimaknai semata-mata sebagai pengurangan belanja. Lebih dari itu, efisiensi harus mendorong peningkatan kualitas belanja sehingga anggaran yang tersedia memberikan dampak optimal terhadap pelayanan publik dan pembangunan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan pelayanan dasar tetap menjadi perhatian utama dalam penyesuaian anggaran, terutama sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur dasar.

“Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat yang lebih besar, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Selain pembangunan dan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

Salah satu langkah konkret yang tengah diupayakan adalah dukungan alat berat secara gratis bagi masyarakat yang memiliki legalitas lahan dengan luasan sekitar 2–3 hektare untuk pembukaan dan pembersihan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

“Ini merupakan bagian dari upaya preventif. Kita ingin masyarakat tetap dapat membuka dan mengelola lahannya, tetapi dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran,” terang Bagus.

Di sektor ekonomi, Pemkab Bengkalis juga mengarahkan kebijakan anggaran untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas kesempatan berusaha.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dan menciptakan sumber-sumber ekonomi baru di berbagai wilayah Kabupaten Bengkalis.

Bagus berharap seluruh pandangan dan masukan DPRD dapat semakin memperkaya dan menyempurnakan pembahasan Perubahan APBD 2026.

“Tujuan akhirnya sama, bagaimana APBD yang kita tetapkan benar-benar bekerja untuk masyarakat. Programnya jelas, manfaatnya terukur, dan pembangunan yang dilaksanakan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” pungkasnya.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III H. Misno. Rapat diikuti 24 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.