Selasa, 10 November 2026 | 15:18:54 WIB | Dibaca : 41 Kali
Wakil Bupati Bengkalis Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Perlindungan Perempuan dan Anak
Editor : Indra - Reporter : Muhammad Imam Lutfi - Fotografer : Fathurrahman
Teks foto: Foto bersama pada acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, di Gedung Balai Serindit Pekanbaru.
PEKANBARU, PROKOPIM — Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang dilaksanakan di Gedung Balai Serindit Pekanbaru, Selasa (10‑11‑2026) pagi.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau Ir. H. SF. Hariyanto, Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Drs. H. Muchlis, SH., MH., unsur Forkopimda Provinsi Riau, Bupati/Walikota se‑Provinsi Riau, jajaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Nota kesepakatan ini bertujuan memperkuat sinergitas dan koordinasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta pemenuhan hak asuh anak, hak perempuan, dan hak anak pasca perceraian di wilayah Provinsi Riau.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati H. Bagus Santoso menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, isu perkawinan anak serta perlindungan hak‑hak perempuan dan anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab bersama yang harus ditangani secara menyeluruh dan lintas sektor.
“Kabupaten Bengkalis sangat mendukung langkah ini. Kami menyadari bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah daerah saja, melainkan harus bersinergi dengan lembaga peradilan dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui nota kesepakatan ini, diharapkan penanganan kasus dan pemenuhan hak‑hak yang menjadi kebutuhan dasar perempuan dan anak dapat lebih terjamin, cepat, dan adil,” ujar H. Bagus Santoso.
Penandatanganan ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi seluruh kabupaten/kota di Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, untuk memperkuat program pencegahan perkawinan anak serta memastikan hak asuh dan kesejahteraan anak tetap terjaga meskipun telah ada putusan perceraian, ujarnya.
