Selasa, 10 November 2026 | 18:00:40 WIB | Dibaca : 144 Kali

Verifikasi KemenPPPA RI, Pemkab Bengkalis Perkuat Komitmen Pengarusutamaan Gender

Teks foto:

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan memberikan kesempatan setara bagi perempuan maupun laki-laki.

Komitmen tersebut ditegaskan Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Johansyah Safri, saat mewakili Bupati Bengkalis, Kasmarni, dalam Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 dan 2025 serta penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2026, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI tersebut berlangsung di Ruang Rapat Zahari Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis. Hadir Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KemenPPPA RI, Eni Widiyanti, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Johansyah Safri menyampaikan apresiasi kepada KemenPPPA RI atas pelaksanaan verifikasi lapangan tersebut. Ia berharap proses evaluasi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai capaian, program, dan inovasi Pemkab Bengkalis dalam mengimplementasikan PUG.

Menurutnya, data dan informasi yang disampaikan Bappeda bersama perangkat daerah terkait menjadi bagian penting untuk memperlihatkan sejauh mana perspektif gender telah diintegrasikan dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

"Kami siap memberikan data, informasi, maupun penjelasan tambahan yang dibutuhkan tim verifikasi. Kami berharap seluruh proses ini dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan PUG di Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Johansyah menegaskan, hasil evaluasi bukan sekadar menjadi bahan penilaian, tetapi juga harus dimanfaatkan sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG ke depan.

Ia pun berharap Kabupaten Bengkalis dapat memperoleh hasil terbaik dalam penilaian APE Tahun 2026. Namun, menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan utama yang hendak dicapai.

"Yang terpenting bukan semata-mata penghargaan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan gender benar-benar hadir dalam setiap proses pembangunan. Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, berpartisipasi, mengontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Johansyah juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang belum dapat hadir secara langsung karena agenda kedinasan yang telah terjadwal sebelumnya. Meski demikian, Bupati memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi tersebut.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KemenPPPA RI, Eni Widiyanti, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan PUG membutuhkan komitmen dan keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah serta sinergi antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar berbagai program PUG tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa verifikasi lapangan merupakan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses penilaian APE. Dengan demikian, keikutsertaan daerah dalam verifikasi tidak serta-merta menjamin penetapan sebagai penerima penghargaan, karena masih terdapat tahapan dan pertimbangan penilaian lainnya.

Eni turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan objektivitas selama proses verifikasi. Ia menegaskan agar tidak ada pemberian dalam bentuk apa pun kepada tim verifikasi yang berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi atau memengaruhi hasil penilaian.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi penghargaan, tetapi juga momentum memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, serta mendorong perbaikan kebijakan penyelenggaraan PUG.

Melalui verifikasi ini, Pemkab Bengkalis diharapkan semakin memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.