Jumat, 13 November 2026 | 17:57:18 WIB | Dibaca : 32 Kali

Enam Ranperda Masuk Propemperda 2027, Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakati Regulasi Prioritas

Teks foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, menyaksikan penyerahan dokumen dari anggota DPRD kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupat

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis menyepakati enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Pengesahan Propemperda tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kabupaten Bengkalis, Jumat (13/11/2026), yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra, TH, mewakili Bupati Bengkalis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III, H. Misno, serta dihadiri 26 anggota DPRD.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkalis, Muhammad Rafi, dalam laporannya menjelaskan, enam Ranperda tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara Bapemperda dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 26 Oktober 2026.

Adapun keenam Ranperda yang disepakati meliputi:

1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026.
2. Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028.
4. Ranperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkalis.
5. Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika.
6. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penyusunan Propemperda ini merupakan bagian dari sinergi legislatif dan eksekutif yang telah melalui serangkaian pembahasan serta rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Proses tersebut mengacu pada Surat Bupati Bengkalis Nomor 100.03-133-1 tanggal 8 Oktober 2026 dan Nota Dinas Bapemperda tanggal 27 Oktober 2026.

Melalui pengesahan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap pembentukan regulasi daerah tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi dan ketentuan perundang-undangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menjawab persoalan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong percepatan pembangunan daerah.

Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga diharapkan terus terjaga, sehingga setiap produk hukum yang dilahirkan memiliki kualitas, kepastian hukum, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkalis.