Senin, 26 Oktober 2015 | WIB | Dibaca : 811 Kali

Ranperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

BENGKALIS, HUMAS –  Sebagai warga negara, tidak terkecuali masyarakat miskin, hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, dijamin oleh negara.

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="1024"] Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie bersama berbincang bersama anggota DPRD Bengkalis usai mengikuti siding paripurna, Senin (26/10/2015).[/caption]

“Dalam hal ini negara juga berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada orang miskin sebagai  wujud akses terhadap keadilan,” jelas Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie.

Ahmad Syah mengatakan itu ketik menyampaikan berkenaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin pada sidang paripurna DPRD Bengkalis, Senin  (26/10/2015).

Selain Ranperda Bantuan hokum, pada sidang yang langsung dipimpin Ketua DPRD H Heru Wahyudi didampingi Wakil Ketua H Indra ‘Eet’ Gunawan itu, Ahmad Syah juga menyampaikan tiga Ranperda lainnya.

Yaitu, Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, rerta Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Talang Muandau, dan Bathin Solapan, dan Ranperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dikatakan Ahmad Syah, sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum tersebut adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

“Ranperda ini diajukan karenasebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2), Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam apbd, dengan ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah,” jelasnya.