Selasa, 15 Agustus 2017 | 19:10:31 WIB | Dibaca : 321 Kali
Di Bengkalis Belum Ada:
Mendagri Tjahjo Kumolo: “Camat Harus Awasi Eks ISIS”
Editor : Johansyah Syafri - Reporter : Yudi Sergio - Fotografer : Johansyah
Teks foto: Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama Mendagri Tjahjo Kumolo saat mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan I di Jakarta, Jum'at (22/4/2016) lalu.
BENGKALIS, HUMAS -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh pejabat daerah, untuk ikut mengawal kepulangan warga negara (WNI) eks ISIS yang tiba di indonesia, kembali ke kampung halaman masing-masing.
Ia memerintahkan seluruh bupati hingga camat yang warganya pernah menjadi simpatisan ISIS untuk memastikan mereka benar-benar pulang ke rumahnya.
“Saya minta pada bupati, walikota, dan camat, untuk menjemput dan memastikan mereka pulang ke daerahnya, “ujar Tjahjo, saat ditemui di Hotel Century Park, Senayan Jakarta, Ahad (13/8/17), seperti dikutip dari Harian Tribun Pekanbaru, Senin (14/8/2017).
Diambahkan Mendagri, para pejabat daerah tersebut harus mengetahui dan mendata alamat lengkap eks ISIS tersebut. Hal itu menurutnya harus dilakukan agar kegiatan dan tingkah laku para eks ISIS bisa dipantau. Tugas pemerintah mengembalikan pola pikir eks ISIS dan melakukan deradikalisme.
“Rumahnya dimana, alamatnya, biar (kegiatan) dia bisa termonitor, (agar kita bisa tahu) bagaimana proses selanjutnya”, kata Tjahjo
Mendagri menjelaskan pemerintah tidak bisa menolak kedatangan eks ISIS dari Suriah ke Tanah air. Namun gerak gerik mereka selanjutnya akan selalu dipantau.
“Jadi kalau mereka pulang ya nggak mugkin kita tolak ya, tapi kita pantau (kegiatan mereka disini),” tegas Tjahjo
Mengapa pemerintah tidak bisa menolak kepulangan mereka?
“Ya sebenarnya negara kalau mau ekstrem (akan) menolak mereka pulang, tapi kan Indonesia tidak begitu,” ujar Tjahjo.
Sementara Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan, sejauh ini dan sepengetahuannya, belum ada warga kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini yang terindikasi eks ISIS.
“Belum ada laporan yang kami terima. Namun demikian kami juga minta seluruh perangkat pemerintahan di daerah ini, baik itu camat, kepala desa dan lurah, bahkan sampai ke tingkat RW dan RT untuk mengindahkan instruksi Mendagri tersebut,” ujar Amril, Selasa (15/8/2017).***