BATU PANJANG, HUMAS – “Kades Pungli.” Bila kedua kata itu ditulis pada web search engine alias mesin pencari web atau mesin telusur web, lalu ditekan enter, maka hanya dalam hitungan sekian detik muncul ratusan ribu judul berita yang berkenaan.
Misalnya, berita tentang kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Desa (Kades) Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun (Cilacap, Jawa Tengah).
Atau, Kades Pakijangan dan Kades Larangan (Brebes, Jawa Tengah) yang tersandung kasus dugaan pungutan liar (Pungli) terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), dan masih banyak lagi.
Contoh lain Kades Karang Endah, Kecamatan Gelumbang (Muara Enim, Sumatera Selatan) yang terpaksa mendekam di hotel prodeo karena diduga melakukan melakukan tindak pidana korupsi Prona.
Maraknya kepala desa yang ditangkap Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli sebagaimana banyak diberitakan tersebut membuat Bupati Amril Mukminin tak henti-hentinya mengingatkan, agar seluruh Kades di Kabupaten Bengkalis tidak melakukan Pungli tersebut.
Dalam seminggu ini saja, sudah tiga kali hal itu diingatkan orang nomor satu di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.
Pertama saat pelantikan 39 Kades dari Kecamatan Bengkalis dan Bantan di lapangan Tugu, Senin (28/8/2017).
Sehari kemudian, ketika melantik 6 Kades Bukit Batu, 12 Kades Siak Kecil dan 3 Kades Bandar Laksamana, di halaman kantor Camat Bukit Batu.
Sedangkan untuk yang ketiga kalinya, warning itu diutarakan Bupati Amril hari ini, Rabu (30/8/2017). Tepatnya tadi pagi. Kala dia memberikan arahan ketika mengambil sumpah jabatan dan melantik 8 Kades Rupat dan 3 Kades Rupat Utara.
“Jangan lakukan Pungli dan gratifikasi. Selain ada Tim Saber Pungli, saat ini kontrol sosial masyarakat, khususnya melalui media sosial, semakin ketat. Hanya dengan sentuhan dua jari, dalam hitungan detik, masyarakat dengan cepat bisa menyebarluaskannya,” ujar Bupati Amril, mengingatkan.
Selain Ketua TP PKK Kasmarni, pada pelantikan 11 Kdes yang dipusatkan di halaman kantor Camat Rupat di Batu Panjang tersebut, diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah H Arianto, Plt Asisten Pemerintahan Hj Umi Kalsum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa H Ismail, Camat Rupat Hanafi dan Camat Rupat Utara Agus Sofyan.
Sementara dari legislatif terlihat hadir Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Partai Golkar H Indra Gunawan Eet, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis dari Fraksi Partai Golkar Syahrial Basri dan anggota DPRD Dapil Bengkalis-Bantan dari PDI Perjuangan Sofyan Albantani Iyan.***