Senin, 29 Januari 2018 | 11:53:04 WIB | Dibaca : 851 Kali

Selama Pemeriksaan, Pejabat Dilarang Keluar Daerah

Teks foto: Plt Sekda saat memimpin rapat, di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (29/1/2018) pagi.

BENGKALIS, HUMAS – Bupati Bengkalis Amril Mukminin, diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda H Arianto, memimpin rapat persiapan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim Badan Pemeriksaan Kuangan Republiki Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

Bertempat di Lantai II Kantor Bupati Bengkalis (27/1/2018) pagi, dimulai pukul 09.00 dan dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis.

Pada kesempatan itu Arianto mengatakan, untuk persiapan pemeriksaan Pendahuluan BPK RI di Kabupaten Bengkalis agar Kepala OPD dilarang keluar Daerah, kecuali ada izin dari Bupati.

"Kepada pejabat yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dari BPK, dan harus datang jika dipanggil, persoalan dana administrasi Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) harus selesai," pinta Arianto.

Kemudian Arianto menyebutkan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Lakip) Kabupaten Bengkalis memperoleh nilai B,  dan ini harus dipertahankan jika perlu ditingkatkan.

Jika kemarin hanya 10 OPD yang ekpose di Kemenpan RB di Jakarta, tahun 2018 ini akan dipersiapkan 25 OPD yang akan ekspose di Kemenpan RB di Jakarta, harap Arianto.

Selain pemeriksaan keuangan, seluruh OPD juga harus mempersiapkan administrasi aset dan inventaris, pintanya.

Sementara itu, Plt Inspektur  Suparjo, juga menambahkan bahwa dalam pemerinksaan BPK-RI, opini yang diperoleh sangat tergantung pada UYHD yang diselesaikan oleh masing-masing OPD.

Kemudian Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bustami HY berharap agar semua Satuan OPD untuk menyelesaikan Laporan Keuangan baik dengan menginput laporan keuangan ke sistem yang disediakan serta menyampaikan laporan tertulis ke BPKAD.