Rabu, 14 Februari 2018 | 18:30:26 WIB | Dibaca : 1031 Kali
Terima Kunjungan Silaturahmi PT Bank Mandiri:
Bupati Bengkalis Harap Kerjasama Pemkab Bengkalis Dengan PT Bank Mandiri Semakin Baik
Editor : Tim Humas - Reporter : Tim Humas - Fotografer : Tim Humas
Teks foto: Bupati Bengkalis saat foto bersama dengan TTB PT Bank Mandiri Cabang Bengkalis, Rabu (14/2/2018) pagi.
BENGKALIS, HUMAS - Sebelum melantik Bustami HY sebagai Sekretaris Daerah definitif Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menerima kunjungan silaturahmi dari Tim Transaction Banking (TTB) PT Bank Mandiri Cabang Bengkalis bertempat di wisma Sri Mahkota Bengkalis, Rabu (14/2/2018) pagi.
TTB yang hadir pada saat itu, terdiri dari Riyana Nafis (Area Transaction and Funding Manager), Muhammad Darbi (TB Sales Manager), Arif Kurniawan (Kepala Cabang PT Bank Mandiri cabang Bengkalis).
Bupati Bengkalis menyambut baik kunjungan silaturahmi tersebut, karena kunjungan TTB ini baru pertama kali dilakukan.
"Dengan adanya silaturahmi kami berharap sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Bank Mandiri Cabang Bengkalis dapat terjalin dengan baik," harap Bupati.
Masih kata Bupati, dukungan dari pihak perbankan khususnya seperti bank Mandiri yang telah memiliki banyak nasabah sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis lebih baik kedepannya.
"Kami berharap kepada Bank Mandiri terus meningkatkan kemampuannya, serta dapat memberikan dukungan terhadap dunia usaha agar semakin berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan menawarkan program-program yang menarik," imbuh Bupati.
Selain kunjungan silaturahmi, Riyana Nafis mengatakan kunjungan tersebut juga bertujuan untuk menyampaikan rencana sosialisasi serta kerjasama cashless banking/ pembayaran melalui transaksi non tunai, untuk penerimaan daerah PNPB dan pembayaran terkait Surat edaran Menteri Dalam negeri No. 910/1867/BJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
"Hal ini juga bertujuan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan juga sebagai pencegahan tindak korupsi," jelas Riyana.