Rabu, 07 November 2018 | 17:29:32 WIB | Dibaca : 636 Kali

Bupati Amril Apresiasi Saran dan Himbauan Ketua DPRD Bengkalis

Teks foto: Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan Ketua DPRD Bengkalis melakukan Penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis, di Ruang Rapat Lt. II Kant

BENGKALIS, HUMAS – Usai Penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon  Anggaran Sementara KUA-PPAS APBD Tahun 2019, di Ruang Rapat Kantor Bupati Lt. II, Rabu (7/11) Siang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bengkalis Abdul Kadir memberikan beberapa saran dan harapan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang langsung disambut baik oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir dalam sambutannya mengatakan bahwa Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun 2019 tersebut merupakan acuan rencana pembangunan daerah di  tahun 2019, dimana proses pembahasan yang dilakukan sangat panjang dari mulai Agustus sampai November. Yang akhirnya dapat dihasilkan total Rencana APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3,7 trilyun.

“Patut diacungi jempol atas usaha dan kinerja jajaran DPRD Bengkalis beserta TAPD Pemkab Bengkalis, sehingga akhirnya penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2019 terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya kepada OPD yang dimotori TAPD, lakukan sinkronisasi dan koordinasi kerja dalam penyusunan anggaran, untuk mengejar ketertinggalan  RPJMD yang dicita - citakan masyarakat Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan,” kata Abdul Kadir.

Melihat ekonomi Kabupaten Bengkalis yang mulai membaik, Ketua Dewan menyarankan beberapa hal diantaranya yang menyangkut pelayanan dan kesejahteraan ASN, guru, tenaga honorer dan guru Madrasah untuk menjadi prioritas. “Jangan sampai tertunda insentif mereka. Kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Bupati, jika berkenan tunjangan ASN yang tahun 2018 dipangkas atau turun akibat ekonomi yang tidak stabil, agar dinaikkan kembali seperti semula”, himbau Abdul Kadir.

Selanjutnya Ketua DPRD Bengkalis tersebut juga berharap didalam proses pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk adil dan merata di setiap kecamatan. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah tentang Kawasan Ekonomi Khusus pulau rupat. “Kita minta ada dukungan khusus, pemerintah pusat sudah membicarakan ini dan mereka meminta kita untuk melakukan kajian ilmiah dan membuat Ranperdanya, sehingga dapat dijadikan perda untuk menetapkan bahwa Pulau Rupat merupakan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata”, ujarnya.  

Selanjutnya Bupati Bengkalis menjawab apa yang menjadi saran dari Ketua DPRD Bengkalis, diantaranya mengenai RTLH yang akan dievaluasi bersama Sekda dan OPD terkait. Sebagai Kepala Daerah tentunya kami juga sering menekankan agar bekerja dengan profesional dan proposional, sehingga semua kecamatan merata minimal tiap desa 1 kegiatan.

Selanjutnya orang nomor satu di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis tersebut mengatakan untuk kesejahteraan pegawai, melihat kondisi keuangan sudah mulai membaik, secara bertahap akan dibicarakanuntuk mengembalikan besaran tunjangan insentif pada posisi awal sebelum dipangkas awal tahun 2018 lalu, namun tentunya dengan terlebih dahulu melihat kondisi keuangan dan aturan yang berlaku.