Selasa, 26 Februari 2019 | 18:25:39 WIB | Dibaca : 1198 Kali

Mendagri Tjahjo Kumolo Buka Rakornas PKK 2019

Teks foto: Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional TP-PKK Tahun 2019

JAKARTA, HUMAS – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tahun 2019, Selasa (26/2) di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Rakornas diikuti Ketua Ketua TP-PKK Provinsi, Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota serta Dinas PMD Provinsi se-Indonesia.

Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah mengapresiasi Rakornas yang ditaja PKK dalam rangka meningkatkan kerjasama, saling memahami, menjaga toleransi sekaligus sebagai wadah untuk bertukar informasi tentang perkembangan daerahnya masing-masing.

“Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh pengurus PKK baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat pemerintahan desa dalam upaya untuk membantu percepatan pembangunan khususnya mengenai kesehatan yang ada di lingkungan masing-masing”, kata Mendagri.

Sementara itu Ketua Umum TP-PKK dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan bahwa Rakornas 2019 mengusung tema “Peranan TP-PKK dalam Pencegahan Stunting melalui 10 program pokok PKK”.

“Keterlibatan antara Pokja menjadi bagian yang sangat krusial untuk saling bersinergi dalam pencapaiannya, sehingga tidak terjadi dominasi Pokja yang mengakibatkan konflik internal, disinilah diperlukan koordinasi untuk mendapatkan solusi yang tepat dan disepakati bersama, sebagai arah kebijakan khususnya untuk mendukung percepatan penanganan stunting,” jelas Ketua Umum PKK.

Sepakat dengan yang diungkapkan Ketua Umum PKK, Ketua TP-PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril mendukung sepenuhnya pelaksanaan Rakornas PKK yang bertujuan untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah melalui gerakan PKK secara nasional.

“Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK, menjadi landasan dasar yang kuat bagi PKK dalam mencapai Visi dan Misi. Namun perlu adanya pemahaman terhadap manajemen pembangunan yang terkait erat dengan posisi dan peranan PKK sebagai mitra kerja pemerintah,” kata Kasmarni.