Rabu, 27 Februari 2019 | 11:41:30 WIB | Dibaca : 1324 Kali

Dinsos Gelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bansos Pangan Rastra Bertransformasi ke BPNT

Teks foto: Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Indra Gunawan saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bansos Pangan Rastra Bertransformasi ke BPNT Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, di Aula Pertemuan Hotel Pantai Marina, Rabu (27/2)

BENGKALIS, HUMAS - Untuk mendukung pelaksanaan Nawacita ke-7 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman serta berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melaksankan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bansos Pangan Rastra Bertransformasi ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, bertempat di Aula Pertemuan Hotel Pantai Marina, Rabu (27/2), pagi.

Bupati Bengkalis dalam sambutannya yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Indra Gunawan mengatakan, dalam rangka meningkatkan  efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran  bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai, hal tersebut disampaikannya pada rapat terbatas berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui  mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk  bahan pangan di pedagang bahan pangan atau di sebut “e-warong” yang bekerjasama dengan bank penyalur. 

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dengan dilaksanakannya rakor pangan rastra ini, dimana sebelumnya program ini bernama raskin atau beras miskin, BPNT merupakan program pengganti bantuan rastra. Pemerintah sebelumnya membagikan beras kepada peserta KPM”, ungkapnya.

Lanjutnya, penyaluran rastra dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher), sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini digunakan oleh KPM untuk membeli beras serta bahan pangan bergizi, sesuai  jumlah dan kualitas yang diinginkan serta mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.

“Sehingga memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan”. pungkasnya.

Melalui program BPNT dapat meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatnya efesiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda gerakan nasional non tunai (GNNT), meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Rakor ini tampak dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Hermansyah selaku narasumber, Kepala Bagian Sumberdaya Alam pada Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam, Arie Ardian Nst, Kepala Kantor Sub Drive Perum Bulog Dumai dan Bengkalis Mujahidin dan Rinaldi, Kepala Cabang Bank BNI 46, Prabowo.