Inovasi Pengawasan Sebagai Penguatan Peran APIP

SURAKARTA, HUMAS - Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Bengkalis Febriman Durya, Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Bengkalis Muhammad Fadhli, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Dedy Kurniawan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program Zulkarnain Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional Tahun 2019, di The Sunan Hotel, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Rabu (25/09/19).

Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional 2019 resmi dibuka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia diwakili Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo serta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tumpak Haposan Simanjuntak, serta dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh, Komisioner LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bimo Wijayanto.

Kegiatan rakor tersebut berlangsung selama dua hari mulai tanggal 25 s.d 26 September 2019 dengan menghadirkan Wakil Gubernur se-Indonesia, Inspektur Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga, Inspektur Provinsi se-Indonesia, Inspektur Kabupaten/Kota se-Indonesia, Sekretaris Inspektorat se-Indonesia, Kabag Humas Setda se-Indonesia, Kasubbag Evaluasi Inspektorat dan Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Admin MCP KPK/JAGA se-Indonesia.

Adapun agenda utama dari kegiatan rakor tersebut yaitu penyampaian kebijakan pengawasan tahun 2020, pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga serta evaluasi capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam arahannya menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengawasan, dibutuhkan adanya inovasi pengawasan sebagai penguatan peran APIP yang saat ini kewenangan dan beban tupoksinya kian semakin berat.

"APIP harus mampu menjawab tantangan kewenangan dan fungsi sebagai quality assurance yang melakukan pendeteksian dini terhadap adanya fraud (penyimpangan) pengelolaan anggaran di masing-masing daerah agar segera cepat dilakukan upaya pencegahan melalui rekomendasi hasil pengawasan," ujar Wakil Ketua KPK.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa sebagai rangkaian kelanjutan dari upaya pencegahan tersebut adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) APIP oleh Inspektorat.

"Hal tersebut merupakan kewajiban entitas yang telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya implikasi hukum lainnya," tambahnya.

Masih kata Wakil Ketua KPK, penguatan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat namun yang paling utama adalah umpan balik dari entitas (OPD terkait temuan) sebagai penanggung jawab tindak lanjut hasil pengawasan.

"Kedepannya akan semakin diperketat regulasi terhadap hal tersebut agar penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh OPD entitas semakin baik dan efektif," tutup Wakil Ketua KPK.

Usai menghadiri kegiatan tersebut, Pelaksana Tugas Inspektur Bengkalis mengatakan bahwa Rakor ini sangat penting untuk diikuti, karena terdapat berbagai materi yang merangkum bagaimana cara nya kita bisa melakukan pengawasan dalam penguatan peran APIP.

"Kita (seluruh OPD) Bengkalis harus bersama dan bersinergi dalam mengupayakan hal ini. Karena jika dibebankan seluruhnya kepada Inspektorat, tidak akan bisa, dibutuhkan kerjasama yang kuat dalam melakukannya," ujarnya.