Rabu, 30 Oktober 2019 - 9:20:10 WIB - Dibaca : 862 Kali

DPC APDESI Kabupaten Bengkalis 2019-2024 Dilantik

Editor: Muhammad Fadhli - Rep: Tim Humas - Foto: Tim Humas
Teks foto: Foto Bersama Pada Acara Pelantikan DPC APDESI Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024, di The Zuri Hotel Transmart Pekanbaru, Selasa (30/10/19).

PEKANBARU, HUMAS - Bertempat di The Zuri Hotel Transmart Pekanbaru, Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bengkalis Dilantik, Selasa (30/10/2019). 

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Pusat APDESI DR. H. Sindawa Tarang.

DPC APDESI periode 2019-2024 ditetapkan setelah dilakukan musyarawah bersama perwakilan Kepala desa se-Kabupaten Bengkalis, dimana dalam musyawarah tersebut ditetapkan Wahyu Hidayat, Kepala Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Bathin Solapan sebagai Ketua DPC APDESI.

Sementara untuk Sekretaris, dipercaya kepada Azmi Kepala Desa Pangkalan Batang Barat, Kecamatan Bengkalis dan Bendahara Basra Adam Lubis, Kepala Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir.

Ketua DPC APDESI Bengkalis mengatakan kerjasama antar Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis sangat kompak dan sangat bersinergi.

"Dengan adanya faktor tersebut yang menyebabkan kita semua bisa membentuk kepengurusan secara proposional," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Erdila Johan mengucapkan selamat dan tahniah atas terbentuknya DPC APDESI Kabupaten Bengkalis.

 

Menurutnya, organisasi tersebut sangat penting dalam memperkuat posisi Kepala Desa dan Pemerintah Desa. Sehingga bisa terciptanya sharing program antar desa yang ada di Kabupaten Bengkalis," ujarnya.

Kemudian Erdila juga mengatakan organisasi tersebut juga sangat bagus dan memiliki pondasi yang sangat kuat dalam menciptakan figur Kepala Desa yang bisa mempengaruhi masyarakat.

"Apalagi, organisasi tersebut juga memiliki struktur sampai ketingkat pusat. Tentunya memiliki wadah tersendiri bagi Pemerintah Desa untuk bersosialisasi baik program maupun persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran," katanya. 


Berita Lainnya

Tulis Komentar