Buka HLM, Bupati Kasmarni Ingatkan TPID Untuk Lakukan Pengendalian Inflasi Demi Pertumbuhan Ekonomi

BATHIN SOLAPAN, PROKOPIM - Demi menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis Kasmarni, melaksanakan sekaligus membuka rapat koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis, di Surya Hotel Duri, Rabu, (6/7/2022).

Dalam arahannya, Bupati Kasmarni mengajak seluruh stakeholder untuk berperan dalam pengendalian infalis di daerah, karena dengan adanya tingkat inflasi yang rendah, maka akan tercapailah syarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan, dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju dan sejahtera.

Makanya, lanjut Buk Kas, kepada seluruh peserta rapat untuk bisa menciptakan inovasi dan kebijakan guna menekan angka inflasi di Kabupaten Bengkalis.

“Saya berharap kepada seluruh TPID, agar bersungguh-sungguh menunjukkan kerjasama dan kerja keras sesuai tugas pokok masing-masing, dengan membangun langkah-langkah strategis, dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan, distribusi dan koordinasi akan kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Kasmarni.

Selain itu, Kanjeng Mas Tumenggung Kasmarni Purbaningtyas juga meminta kepada peserta rapat untuk bisa menggambarkan berbagai upaya, dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

“Saya minta segera lakukan pemetaan dan upaya penyelesaian setiap permasalahan dan kendala dalam penanganan inflasi, pemetaan tersebut harus akurat, valid dan tidak sekedar tertulis diatas kertas, akan tetapi harus terbukti dan terukur dalam peyelesaiannya di lapangan. Intinya, kewajiban kita untuk menerapkan 4K dalam pengendalian inflasi daerah, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, dapat terlaksana secara baik,” ucap Kasmarni.

Tidak sampai disitu saja, Kepala Daerah Bengkalis juga mengingatkan ketelitian para petugas terhadap data-data yang disampaikan. Yang mana, semua yang disampaikan harus berkualitas, akurat, valid, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data merupakan kunci bagi tim TPID untuk melihat perkembangan dinamika harga barang dan jasa, data sebagai indikator untuk menentukan kebijakan ekonomi, data itu juga sebagai indikator kebijakan dalam pengadaan kebutuhan pokok masyarakat, dan dari data juga dapat kita jadikan sebagai dasar kebijakan yang berkaitan dengan distribusi,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Perwakilan Bank Indonesia Riau Ignatius Adhi Nugroho, Biro perekonomian Setda Provinsi Riau Indriani Sari, Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Johansyah Syafri, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Toharuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Khairi Fahrizal, dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.