Hadiri KAK Reviu Draf Perkada PBJ BUMD, Pemkab Bengkalis Minta Masukan dan Saran dari Semua Pihak

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis menghadiri Rapat Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Reviu atas Draf Perkada Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Rapat yang dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Kwinhatmaka, Perwakilan Forkopimda, Direktur PT. BLJ Abdur Rahman, Komisaris PT. BLJ H. Heri Indra Putra, Direktur PDAM Tirta Terubuk Abel Iqbal, Kabag Hukum Setda Bengkalis Fendro Arrasyid, Perwakilan Perguruan Tinggi Bengkalis tersebut dibuka oleh Kabag Ekonomi H. Khairi Fahrizal, pada Selasa (1/10/2024) di Aula Hotel Marina Bengkalis.

Khairi dalam sambutannya mengapresiasi tim penyusun Perkada PBJ PT. Bumi Laksamana Jaya yang telah menyelesaikan tugasnya menyusun draf Perkada dengan baik.

Khairi berharap, rapat yang dilaksanakan dapat menampung serta menerima evaluasi, saran serta masukan dari pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menyempurnakan kembali draf Perkada yang telah disusun.

“Kami berharap, dengan tersusunnya Perkada ini, kelak dapat meningkatkan kualitas PT. BLJ menuju BUMD yang sehat. Sehingga terjadinya peningkatan setoran PAD yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah maupun kesejahteraan masyarakat.” Ucapnya.

Lebih lanjut Khairi mengatakan, kebutuhan atas ketersediaan kebijakan dan regulasi yang mengatur tata kelola PBJ PT. BLJ ini merupakan hal yang harus segera untuk dipenuhi.

Apalagi kedepannya, sambung khairi, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD tentunya akan menjadi andalan kita dengan menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD untuk negeri junjungan ini. ditambah lagi kebijakan anggaran pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan.

Dalam kesempatan tersebut, Khairi juga menghimbau PT. BLJ kedepannya harus memiliki SOP yang jelas sebagai pedoman agar proses bisnis bisa terkontrol dan terukur. sistem akuntansi harus diperbaiki dan tertib administrasi. 

"Segera benahi dan lakukan percepatan usaha penyehatan perusahaan agar penilaian PT. BLJ di akhir setiap tahun bisa mendapatkan opini Tajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya bersinergi, saling mendukung dengan sesama unit usaha, yang pada intinya akan terwujud BUMD yang maju dan mandiri, dari kita dan akan kembali ke kita.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kwinhatmaka menyatakan siap mereviu terbitnya regulasi dan siap membantu terciptanya akuntabilitas pengelolaan daerah yang akuntabel, efesien dan efektif, memastikan seluruh pengelolaan keuangan dan proses PBJ bisa berjalan sebaik-baiknya sehingga terwujudnya good government.