Pengendalian Inflasi Jadi Sorotan, Bengkalis Masuk 50 Besar Nasional

BENGKALIS, PROKOPIM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali mendapat apresiasi. Hal ini tercermin dari keikutsertaan Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual melalui zoom meeting, Senin (30/6/2025), bertempat di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis.

Rapat yang diikuti oleh sejumlah kementerian teknis dan lembaga terkait ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dengan membahas berbagai program strategis nasional, mulai dari penguatan Program Tiga Juta Rumah, pelayanan kesehatan gratis berbasis siklus hidup, hingga kondisi terkini harga bahan pokok di berbagai wilayah.

Dimulai dari arahan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dr Imran, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat realisasi Program Nasional Tiga Juta Rumah. Program ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar setiap warga negara atas tempat tinggal layak, sebagaimana diamanatkan Pasal 28H UUD 1945.

Hingga 26 Juni 2025, sebanyak 506 pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta 505 daerah telah menetapkan Perkada tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pemerintah pusat mendorong daerah yang belum menyelesaikan regulasi tersebut untuk segera menindaklanjuti, demi mendukung pembangunan dan renovasi masing-masing satu juta unit rumah di kawasan pedesaan, perkotaan, dan pesisir. Partisipasi BUMN, CSR perusahaan, dan masyarakat luas sangat diperlukan dalam menyukseskan program ini.

Sementara itu, di bidang kesehatan, perwakilan Kementerian Kesehatan memaparkan kelanjutan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari layanan promotif dan preventif berbasis siklus hidup. Program ini dijalankan melalui tiga skema: PKG Ulang Tahun (untuk usia 0–6 tahun dan 18 tahun ke atas), PKG Sekolah (usia 7–17 tahun), dan PKG Khusus (bagi ibu hamil dan balita).

Kepala daerah diminta untuk memastikan ketersediaan alat pemeriksaan dasar di sekolah, seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, Snellen chart (alat cek penglihatan), dan stopwatch, serta mendorong sosialisasi dan monitoring secara berkala.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 16 provinsi pada pekan keempat Juni 2025. Komoditas utama penyumbang inflasi adalah beras, daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah.

Namun secara nasional, harga cabai rawit justru tercatat mengalami penurunan sebesar 1,30%. Pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam melakukan pemantauan harga dan mengambil langkah-langkah antisipatif guna menjaga daya beli masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan arahan yang disampaikan. Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian daerah dalam pengendalian inflasi.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bengkalis saat ini berada pada peringkat ke-42 dari 213 kabupaten/kota se-Indonesia dalam hal kinerja pengendalian inflasi tahun 2025. Ini merupakan capaian yang patut disyukuri dan sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kerja nyata di lapangan,” ujar Wabup.

Wakil Bupati menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, hingga peran aktif masyarakat. “Kami optimis, dengan kerja bersama dan sinergi yang kuat, Bengkalis dapat menjadi daerah yang tangguh dalam menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.