Kasus Kekerasan Menurun, Pemkab Bengkalis Terus Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

BENGKALIS, PROKOPIM — Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berkomitmen memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak, meskipun data menunjukkan tren penurunan kasus kekerasan sepanjang tahun 2024. Upaya pencegahan dan penanganan tetap digencarkan dan menjadi prioritas utama agar perlindungan terhadap kelompok rentan tidak berhenti hanya pada angka statistik semata.

Demikian disampaikan Bupati Bengkalis, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono saat membuka Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus, Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025, di Hotel Surya Bengkalis, Jumat (18/7/2025).

“Menurunnya jumlah kasus tentu patut kita syukuri, tapi bukan alasan untuk berpuas diri. Perlindungan perempuan dan anak adalah proses berkelanjutan yang harus ditopang oleh sistem yang tangguh, layanan yang responsif, serta dukungan masyarakat yang sadar dan peduli,” ujarnya.

Kemudian Andris menambahkan pelatihan ini digelar sebagai bagian dari upaya membekali para petugas layanan, kader masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dengan pemahaman yang komprehensif dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak. Fokus pelatihan tidak hanya pada respons terhadap kasus, tapi juga pada strategi pencegahan dan pemulihan korban.

Pemkab Bengkalis juga menilai pentingnya membangun sistem perlindungan yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Dengan dukungan program “Satu Miliar Satu Desa”, desa-desa didorong aktif menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan peduli terhadap perempuan dan anak.

Asisten I Setda Bengkalis ini juga turut memberikan apresiasi atas berbagai capaian desa, termasuk keberhasilan Desa Bantan Timur masuk dalam 12 besar nasional pada lomba inovasi desa ramah perempuan, peduli anak dan pendidikan.

"Mari bersama-sama kita doakan dan berikan dukungan agar Desa Bantan Timur dapat melaju dan meraih posisi tiga besar nasional, sehingga dapat menjadi inspirasi dan model keberhasilan daerah kita dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkas Andris.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Emilda Susanti, dalam laporannya mengatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan hak yang harus dijamin oleh negara dan menjadi tanggung jawab bersama.

Upaya tersebut membutuhkan koordinasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga layanan, maupun masyarakat secara luas. Melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 16 hingga 18 Juli ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antarstakeholder dalam memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak di Kabupaten Bengkalis.

Turut hadir pda acara tersebut Penata Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Etty Herwaty, Tenaga Ahli Psikologi di UPT Provinsi Riau sekaligus Kepala Biro Layanan Psikologi dan Pengembangan SDM, T. Vivi Pratiwi, BA PPA Satreskrim Polres Bengkalis, Wahyu Tri Wulandari, Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkalis, Radiah Hasni, Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, Febriano Hermady selaku narasumber kegiatan. Kemudian para pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan para peserta pelatihan.