Bahas Perbatasan Negara, Wabup Bengkalis Usulkan Penanganan Abrasi Ke Pemerintah Pusat

JAKARTA, PROKOPIM - Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan pada Selasa, 18 November 2025, di Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) ini, diikuti oleh 18 Gubernur dan 74 Bupati/Walikota se-Indonesia yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga. Rakor ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkesinambungan.

Rakor dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian.

Rakor ini membahas penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025-2029, sesuai amanat UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, guna mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan.

Rakor ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai Kementerian RI, diantaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional. Selain itu, Rakor juga mendengarkan paparan dari Gubernur Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Dalam Rakor tersebut, Wakil Bupati Bengkalis menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Di hadapan perwakilan kementerian, Wabup menjelaskan bahwa abrasi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis saat ini mencapai sekitar 222 km, dengan kondisi kritis sepanjang 120 km.

"Sementara yang sudah ditangani sekitar 31 km, artinya masih tersisa sekitar 89 km lagi yang kritis dan perlu penanganan sesegera mungkin," pungkas Bagus.

"Kepada pemerintah pusat, kami mohon agar ini dianggarkan untuk penanganan abrasi di wilayah Kabupaten Bengkalis, yang saat ini sangat meresahkan kami di daerah," harap Bagus.

Bagus menambahkan, pemerintah daerah tidak mampu membangun turap atau sejenisnya untuk penanganan abrasi tersebut karena terbatasnya anggaran, ditambah defisit dan efisiensi anggaran saat ini.