Bupati Bengkalis Dengarkan Langsung Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD Bengkalis Terhadap RAPBD 2026

BENGKALIS, PROKOPIM – Mewakili Bupati Bengkalis, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ed Efendi, hadiri Sidang Paripurna DPRD Bengkalis untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Sidang yang digelar Jumat (21/11/2025) sore di Ruang Rapat DPRD Bengkalis tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, dan dihadiri 30 anggota dewan.

Pada kesempatan ini, seluruh fraksi DPRD Bengkalis menyampaikan pandangan umum yang pada prinsipnya menekankan pentingnya penyusunan APBD 2026 yang cermat, efisien, serta tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Nila Fitria, menekankan perlunya penyesuaian dan rasionalisasi belanja daerah secara selektif, agar program wajib dan prioritas khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tetap berjalan optimal.

Fraksi ini juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat tata kelola anggaran yang transparan, serta menyoroti perbaikan layanan penyeberangan Roro, melalui opsi kerja sama dengan pihak lain.

Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Rumbin Sitio menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam penyusunan APBD. NasDem mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, agar kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh Tantowi Saputra Pangaribuan, menekankan bahwa penyusunan APBD harus sejalan dengan kebijakan nasional, terutama terkait ketahanan pangan, hilirisasi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.

Gerindra menegaskan bahwa Ranperda APBD merupakan pedoman pembangunan daerah yang harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari Fraksi PKS, melalui juru bicara Hj. Zahraini menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian daerah dan wajib disusun sesuai regulasi.

PKS menyoroti tiga aspek utama: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan fasilitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi ini juga meminta agar APBD selaras dengan agenda nasional seperti ketahanan pangan dan reformasi birokrasi.

Sementara itu Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Suyanto, menekankan bahwa APBD harus menjadi alat efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi daerah.

PKB menyampaikan komitmennya untuk mengikuti pembahasan APBD secara cermat sesuai ketentuan hukum, mengingat waktu pembahasan yang semakin terbatas.

Selanjutnya, Fraksi Bintang Demokrat Karya, melalui Hendra, menyoroti proyeksi penurunan anggaran tahun 2026. Fraksi ini meminta pemerintah memastikan program yang menyangkut hajat hidup masyarakat tetap berjalan, serta mendorong penyelesaian kewajiban dan hutang daerah pada 2026 untuk menjaga stabilitas fiskal dan menghindari hambatan dalam pelaksanaan APBD di tahun berikutnya.

Terakhir, dari Fraksi Amanat Perindo Persatuan melalui Laurensius Tampubolon menilai bahwa proyeksi pendapatan APBD Bengkalis 2026 sebesar Rp2,895 triliun telah dihitung secara cermat oleh pemerintah daerah meski kondisi keuangan nasional belum stabil.

Fraksi ini meminta eksekutif menetapkan skala prioritas yang jelas, menjaga efisiensi anggaran, serta mengelola keuangan daerah secara tepat agar tidak terjadi penundaan pembayaran.

Beliau juga mendorong pemerintah untuk proaktif mencari peluang pendanaan dari pusat, menggali sumber PAD baru, memperkuat sektor BUMD dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ed Efendi menyampaikan apresiasi atas seluruh tanggapan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Bengkalis.

Kami Pemerintah daerah berkomitmen menjaga transparansi, memastikan anggaran digunakan secara efektif, serta terus memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif demi mewujudkan Bengkalis yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti seluruh masukan fraksi, termasuk peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta efisiensi dan ketepatan pengelolaan keuangan daerah.