Bupati Bengkalis Jawab Pandangan Umum Fraksi dalam Paripurna RAPBD 2026

BENGKALIS, PROKOPIM — Bupati Bengkalis melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ed Efendi menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap pandangan umum fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya, Jumat (21/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis.

Paripurna yang dipimpin oleh wakil Ketua III DPRD H Misno itu diikuti ketua fraksi, ketua komisi, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta insan pers.

Dalam penyampaiannya, Ed Efendi membuka jawaban dengan memberikan apresiasi kepada DPRD atas pandangan, saran, hingga kritik konstruktif yang diberikan terhadap rancangan APBD 2026.

“Pandangan fraksi bukan hanya masukan, namun energi positif untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan Bengkalis Bermarwah, Maju, Sejahtera dan Unggul,” ujar Ed.

Dalam paripurna tersebut, Asisten Pemerintah Dan Kesra Ed Efendi memberikan jawaban terperinci atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD.

Dalam jawabannya terhadap pandum pertama Fraksi PDI Perjuangan, beliau menjelaskan bahwa pemerintah sepakat pentingnya selektivitas belanja daerah, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, dan langkah optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penguatan tata kelola BUMD.

Terhadap pandum kedua Fraksi Nasional Demokrat, Pemerintah menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas serta sinkronisasi kebijakan daerah, provinsi, dan nasional menjadi landasan dalam penyusunan RAPBD 2026.

Selanjutnya terhadap pandum ketiga Fraksi Gerindra, Pemerintah memastikan RAPBD selaras dengan kebijakan nasional termasuk Asta Cita Presiden, serta membuka ruang inovasi dan penguatan sektor prioritas seperti pelayanan publik, pengelolaan aset, pendidikan, kesehatan, mitigasi abrasi dan peningkatan PAD.

Dalam menjawab pandum ke empat Fraksi PKS, Pemerintah juga sepakat perlunya program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan sarana dan infrastruktur pelayanan publik serta mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap pandum kelima dari Fraksi PKB, Pemerintah menegaskan penyusunan APBD tetap berpegang teguh pada regulasi dan prinsip kehati-hatian fiskal. Pemerintah juga mencermati kebijakan nasional terkait transfer ke daerah yang berpotensi mempengaruhi struktur anggaran, sehingga efisiensi anggaran menjadi keharusan.

Terkait pandum keenam dari Fraksi Bintang Demokrat Karya, Pemerintah menyoroti tahapan penyusunan RAPBD 2026 yang telah melalui pembahasan bersama Banggar dan komisi terkait serta menekankan pentingnya strategi peningkatan PAD guna menghadapi prediksi penurunan transfer pusat.

Terkahir, terhadap pandum ketujuh oleh Fraksi Amanat Perindo Persatuan
Pemerintah menyambut baik dorongan efisiensi belanja serta eksplorasi sumber pendanaan alternatif seperti KPDBU, hibah internasional, CSR, dan pengembangan sektor pariwisata, termasuk pembenahan layanan Ro-Ro yang dinilai mendesak untuk ditingkatkan melalui dukungan lintas sektor dan peluang APBN.

Mengakhiri penyampaiannya, pemerintah mengajak seluruh fraksi tetap memperkuat sinergitas dalam tahapan lanjutan pembahasan RAPBD 2026.

“Setiap catatan DPRD adalah kompas untuk memastikan APBD ini tepat sasaran, realistis, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis,” tegasnya.

Sidang paripurna kemudian berlanjut ke agenda berikutnya sesuai mekanisme legislasi DPRD Kabupaten Bengkalis.