Wabup Bagus Santoso Pimpin HLM TPID-TP2DD, Tegaskan Langkah Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Bengkalis

BENGKALIS, PROKOPIM – Wakil Bupati Dr. H. Bagus Santoso mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni membuka dan memimpin secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam rangka menghadapi HKN Nataru serta percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Senin (08/12/2025).

Rapat ini turut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Syahrudin, Dandim 0303 Bengkalis diwakili Pasiter Kodim 0303/Bengkalis Kapten Inf Erli, Perwakilan Kejari Bengkalis, Polres Bengkalis diwakili BA Sat Reskrim Polres Bengkalis M Rafli Agustha, Camat Bengkalis Taufik Hidayat, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi tata kelola daerah.

Dalam sambutannya, Wabup Bagus Santoso menegaskan bahwa HLM TPID dan TP2DD memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret. Ia menekankan bahwa menjelang akhir tahun, pemerintah daerah harus mampu merumuskan langkah dan solusi yang tepat guna mengantisipasi kenaikan permintaan barang, terutama menghadapi momentum Natal, Tahun Baru, Imlek, hingga Hari Raya, sehingga stabilitas harga tetap terkendali.

Wabup juga mengungkapkan hasil Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakor PUSDA) yang baru saja diikutinya. Disebutkan bahwa Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Bengkalis, saat ini mencatat angka inflasi tertinggi di minggu pertama Desember 2025, yakni mencapai 7 persen, dan ini jauh di atas level ideal 2–3 persen. Kondisi ini, tegasnya, harus segera mendapatkan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap pasar, pedagang, dan daya beli masyarakat.

Terkait penyebab inflasi, Wabup menjelaskan bahwa Bengkalis merupakan daerah sangat bergantung pada pasokan dari luar seperti Medan, Sumatera Barat, bahkan sebagian dari Aceh.

Ketika di daerah pemasok terjadi kenaikan harga kata Bagus, atau gangguan distribusi, kita otomatis terdampak. Salah satu komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi adalah cabai.

“Meski pemerintah telah mendorong gerakan menanam melalui berbagai program ketahanan pangan, namun data hasil produksi di lapangan masih belum lengkap. Karena itu, OPD terkait diminta memperkuat pembinaan terhadap petani, kelompok tani, serta memastikan laporan data yang akurat, baik dari program pemerintah maupun binaan masyarakat,” harap Bagus.

Selain itu digitalisasi daerah disebut sebagai faktor yang tak kalah penting. Wabup menilai TP2DD harus bekerja lintas sektor secara lebih terintegrasi, terutama dalam penerapan e-ticketing atau elektronifikasi tiket Roro yang hingga kini masih belum optimal, ujar Bagus.

Padahal, Bengkalis telah menerima berbagai penghargaan di bidang digitalisasi. Ia menegaskan agar Dinas Perhubungan dapat menyampaikan secara jelas kepastian implementasi sistem tersebut, karena hal ini menjadi salah satu indikator pelayanan publik yang harus ditingkatkan, pungkasnya.

Diakhir Wabup berharap melalui HLM ini, seluruh unsur TPID dan TP2DD dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah menuju tahun 2026.

Kegiatan ini ditutup dengan pemaparan materi oleh Kepala Bagian Ekonomi Setda Bengkalis, dan perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Riau Indri dan Perwakilan BRK Syariah Bengkalis Syahri Romadhona sebagai narasumber sebagai narasumber serta dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab.