Wakil Bupati Bengkalis Soroti Krisis Abrasi dan Ketimpangan Fiskal di Detikcom Regional SUMMIT Riau

PEKANBARU, PROKOPIM — Wakil Bupati Bengkalis Dr.H.Bagus Santoso menyuarakan kegelisahan daerah penghasil sumber daya alam yang masih bergulat dengan ancaman ekologis dan keterbatasan fiskal.

Isu lingkungan dan keadilan fiskal tidak bisa lagi diperlakukan sebagai agenda pinggiran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Dalam forum detikcom Regional SUMMIT Riau bertema “Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2025: Kolaborasi Membangun dan Menjaga Lingkungan untuk Kemajuan”, Jum'at (19/12/2025), bertempat di Ballroom Hotel The Premier, Jl Sudirman, Pekanbaru.

Acara yang dihadiri para kepala daerah, Forkopimda Riau, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan nasional itu diawali dengan diskusi strategis yang menghadirkan Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Sugeng Hariyono, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Ashar Nasution, serta Kepala Bappeda Provinsi Riau Purnama Irawansyah.

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menegaskan bahwa Riau menghadapi tantangan lingkungan yang saling terkait dan kian kompleks. Degradasi gambut, kebakaran hutan dan lahan, hingga risiko hidrometeorologi seperti banjir, longsor, abrasi, dan penurunan muka tanah, dan diperparah lagi oleh dampak perubahan iklim.

“Interaksi antara sistem drainase, sekat kanal gambut, dan intensitas hujan ekstrem menciptakan risiko baru penurunan tanah. Jika tidak dikelola dengan benar, masalah akan saling memperburuk,” ujar Herry.

Beliau menutup pemaparannya dengan pesan reflektif, “Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita”.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono memaparkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif, khususnya di daerah yang bertumpu pada sumber daya alam. Paparan tersebut memantik perhatian Wakil Bupati Bengkalis.

Dalam sesi diskusi, Bagus Santoso secara terbuka menyampaikan kegelisahan daerahnya. Ia menyoroti tuntutan kemampuan fiskal daerah, sementara Bengkalis masih sangat bergantung pada sektor minyak, gas, dan kelapa sawit.

“Kabupaten Bengkalis adalah daerah penghasil. Kami berharap pemerintah pusat memprioritaskan agar minyak, gas, dan sawit benar-benar berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sawit dan minyak adalah komoditas utama Bengkalis, maka daerah penyumbang terbesar semestinya mendapat porsi yang adil,” kata Bagus.

Ia juga mendorong agar di Riau dibangun perusahaan pengolahan sawit dan minyak yang berbasis daerah, sehingga nilai tambah tidak seluruhnya lari ke luar wilayah. “Riau tidak cukup hanya menjadi pemasok bahan mentah. Harus ada industri pengolahan, dari minyak goreng hingga produk turunan lainnya,” ujarnya.

Namun sorotan paling keras disampaikan Bagus ketika membahas kondisi Pulau Bengkalis. Ia menyebut pulau tersebut kini berada dalam situasi sangat kritis akibat abrasi.

“Abrasi sudah menggerus daratan hampir 1,5 kilometer. Dari total potensi abrasi sepanjang 222 kilometer di pesisir Selat Malaka, sebanyak 120 kilometer tergolong kritis. Daerah baru mampu menangani 31 kilometer. Artinya, masih ada sekitar 90 kilometer yang membutuhkan penanganan segera,” ungkapnya.

Bagus mengingatkan, tanpa intervensi serius dan kolaborasi lintas pemerintah, Pulau Bengkalis terancam hilang secara bertahap. “Kalau ini tidak ditangani, Bengkalis bisa tenggelam,” katanya tegas.

Forum strategis ini turut dihadiri Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol. Taufiq Lukman, Ketua APHI Riau Muller Tampubolon, Pimpinan Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings, Direktur Government Collaboration Detikcom Elvan Danny S, Direktur Utama Detikcom Abdul Aziz, Ketua DPH LAMR Riau Datuk Seri Taufik Ikram Jamal, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha, serta Plt Kepala Bapenda Bengkalis H. Khairi Fahrizal dan undangan lainnya.