Terima Audiensi PMII Bengkalis, Bupati Kasmarni Respons Delapan Isu Strategis Pembangunan Daerah

BENGKALIS, PROKOPIM – Bupati Bengkalis Kasmarni menerima audiensi dan silaturahmi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis, di Wisma Daerah Kabupaten Bengkalis, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan diwarnai dialog konstruktif antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai persoalan strategis pembangunan di Kabupaten Bengkalis.

Ketua PMII Kabupaten Bengkalis, Syahrul Nizam, menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi, kritik dan masukan terhadap arah pembangunan daerah.

Dalam kesempatan itu, PMII mengangkat delapan isu strategis, yakni krisis fiskal daerah dan ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya berbasis prioritas, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih lemah dan belum terdigitalisasi, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum maksimal, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, integrasi ekonomi lokal dalam sistem fiskal daerah, tata kelola distribusi BBM, serta ketimpangan kebijakan sosial termasuk kesejahteraan guru madrasah dan ancaman narkotika.

“Kami hadir bukan untuk merendahkan kepemimpinan yang ada, namun ingin menyampaikan kritik yang informatif, konstruktif, dan solutif demi kemajuan Kabupaten Bengkalis,” ujar Syahrul.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kasmarni menyambut baik kehadiran PMII dan mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun daerah.

“Kami menyambut baik saran dan masukan dari adik-adik PMII. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus berbenah dan mencari solusi dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis,” ujarnya.

Kasmarni mengakui bahwa penyelesaian berbagai isu strategis tersebut tidaklah mudah, mengingat setiap persoalan memiliki kewenangan dan regulasi yang berbeda. Meski demikian, pemerintah daerah disebutnya terus melakukan berbagai langkah pembenahan.

Terkait krisis fiskal dan ketergantungan terhadap TKD, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pemanfaatan potensi daerah.

Sementara itu, dalam hal belanja daerah, Pemkab Bengkalis terus melakukan evaluasi program agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Pada sektor digitalisasi PAD, pemerintah juga mendorong transformasi sistem pelayanan dan pengelolaan pendapatan guna meningkatkan transparansi dan efektivitas.

Untuk penguatan BUMD, Kasmarni menegaskan bahwa pembenahan tata kelola dan manajemen terus dilakukan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah berkomitmen mempercepat pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, integrasi ekonomi lokal terus didorong melalui penguatan sektor UMKM dan pelibatan pelaku usaha lokal agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.

Terkait distribusi BBM, Pemkab Bengkalis terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Sementara untuk kesejahteraan guru madrasah, Kasmarni menjelaskan bahwa meskipun menjadi kewenangan Kementerian Agama, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian melalui insentif.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah di Provinsi Riau yang tetap memberikan insentif kepada guru madrasah,” jelasnya.

Kasmarni juga menyinggung kebijakan mempertahankan tenaga outsourcing di tengah berbagai keterbatasan, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan pekerjaan masyarakat.

“Kami memahami ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kami berupaya agar mereka tidak kehilangan pekerjaan,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 2 hingga 4 persen guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang lebih maju, mandiri dan sejahtera.