Pemkab Bengkalis Ikuti Rakor Karhutla, Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Peningkatan Eskalasi

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar secara jarak jauh, Senin (10/8/2026).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dari Ruang Rapat Bima, Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta. Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti kegiatan tersebut dari Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis.

Mewakili Bupati Bengkalis, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syahruddin hadir bersama sejumlah unsur terkait. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi peningkatan eskalasi karhutla.

Dalam rakor tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan, deteksi dini, serta respons cepat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Bagi Kabupaten Bengkalis, upaya pengendalian karhutla menjadi perhatian serius, mengingat karakteristik wilayah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang rentan terbakar, khususnya pada periode musim kemarau,” ujar Syahruddin usai mengikuti rakor.

Syahruddin juga  menegaskan, penanganan karhutla memerlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh unsur, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga aparat keamanan, perangkat daerah terkait, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak. Yang paling penting adalah memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga apabila terjadi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi lebih luas,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini, terutama di wilayah yang masuk dalam kategori rawan karhutla.

Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama, disertai pemantauan kondisi lapangan secara terus-menerus serta koordinasi yang cepat apabila ditemukan titik api atau indikasi terjadinya kebakaran.

Pemkab Bengkalis juga terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengendalikan karhutla. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko kebakaran sekaligus mencegah dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas perekonomian di Kabupaten Bengkalis.