Hadiri Rapat IKESOS, Bupati Bengkalis Tegaskan Data Akurat Jadi Kunci Program Tepat Sasaran

BENGKALIS, PROKOPIM – Ketepatan data menjadi kunci utama keberhasilan program kesejahteraan sosial. Tanpa data yang valid dan sesuai kondisi riil masyarakat, kebijakan dan bantuan sosial berisiko tidak menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.

Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bengkalis Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Johansyah Syafri, saat mewakili Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni dalam rapat pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS), di Ruang Rapat Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Rabu (14/10/2026).

Johansyah menegaskan, pengukuran IKESOS bukan sekadar kegiatan menghimpun dan menginput data, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hasilnya harus mampu menjadi dasar evaluasi pembangunan sosial, mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat perumusan kebijakan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029.

Menurutnya, kualitas hasil pengukuran sangat ditentukan oleh keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan setiap tahapan. Karena itu, ia menekankan empat hal penting, yakni memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, memastikan validitas serta kelengkapan data, menjaga ketepatan waktu pelaksanaan dan penginputan, serta memanfaatkan hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Karena itu, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan bertanggung jawab agar hasil pengukuran benar-benar dapat dimanfaatkan,” tegasnya.

Johansyah juga mengingatkan bahwa tantangan fiskal pada 2027 diperkirakan semakin berat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat menetapkan prioritas, memastikan efektivitas program, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Dalam situasi tersebut, IKESOS diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen atau angka statistik semata. Hasil pengukurannya harus menjadi pijakan strategis untuk menentukan program yang paling dibutuhkan masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran tidak mengurangi ketepatan intervensi pemerintah dalam menangani persoalan sosial.

Ia juga meminta sekretariat tim pengukuran IKESOS mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan secara optimal dan segera melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Hambali, menyoroti persoalan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Menurutnya, masih ditemukan kondisi ketika tingkat kesejahteraan warga tidak sepenuhnya sejalan dengan kategori desil yang tercatat dalam data penerima bantuan. Persoalan ini perlu ditangani melalui verifikasi dan pencocokan data secara berkala agar penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hambali menjelaskan, data yang bersumber dari sistem Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung ke lapangan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

“Ketepatan data sangat menentukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, verifikasi dan pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah menjadi semakin penting di tengah keterbatasan anggaran. Melalui pengukuran IKESOS yang akurat, pemerintah diharapkan mampu memetakan persoalan sosial secara lebih komprehensif, menyusun prioritas penanganan berdasarkan kebutuhan nyata, serta memastikan program perlindungan sosial berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, serta diskusi bersama peserta untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi dalam pelaksanaan pengukuran IKESOS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Bappeda, BPS, BKPP, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kominfotik, DPRD, unsur organisasi sosial, serta perangkat daerah terkait lainnya.