Bupati Bengkalis Sampaikan Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi‑Fraksi DPRD Terkait Ranperda APBD 2027

BENGKALIS, PROKOPIM — Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH, menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas pandangan umum fraksi‑fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (27/10/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam penyampaiannya, Ersan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, dan catatan terhadap Ranperda APBD 2027.

Ia menyatakan, pemerintah daerah sependapat dengan sejumlah pandangan fraksi mengenai perlunya pengelolaan anggaran yang cermat, efisien, transparan, dan akuntabel, terutama di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat serta potensi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah sependapat bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi belanja, dan penajaman prioritas pembangunan perlu dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Terhadap pandangan Fraksi NasDem, pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar program yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Gerindra terkait tantangan fiskal dan ketepatan asumsi pendapatan, Ersan menjelaskan bahwa angka APBD 2027 yang disampaikan masih berupa angka awal dan belum disesuaikan dengan rincian Transfer ke Daerah (TKD) yang ditetapkan secara resmi.

“Dalam proses pembahasan selanjutnya, angka tersebut akan disesuaikan kembali berdasarkan alokasi TKD yang ditetapkan dan diterima dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Menanggapi pandangan Fraksi PKS mengenai delapan program prioritas pembangunan daerah, Ersan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengarahkan pelaksanaan program pada hasil yang nyata dan terukur.

Menurutnya, penguatan ketahanan pangan, penyediaan akses air bersih, serta dukungan terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan tetap menjadi perhatian untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

“Begitu pula sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan investasi, hilirisasi produk lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas tenaga kerja, pengembangan ekonomi desa, serta penanggulangan kemiskinan akan tetap menjadi perhatian, sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selanjutnya, menanggapi pandangan Fraksi PKB, pemerintah daerah sependapat bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah tekanan fiskal, pemerintah daerah berkomitmen mempertajam prioritas belanja, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, dan memastikan setiap program yang dianggarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Terkait belanja pegawai, Ersan menjelaskan bahwa perencanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil, struktur organisasi dan tata kerja, serta kemampuan keuangan daerah.

“Kami juga berkomitmen mengupayakan agar hak‑hak aparatur yang telah menjadi kewajiban pemerintah daerah dianggarkan secara memadai dan dibayarkan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Menjawab pandangan Fraksi Bintang Demokrat Karya mengenai efisiensi anggaran dan perlindungan program prioritas masyarakat, pemerintah daerah sependapat bahwa belanja harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjaga kualitas pelayanan publik, dan mendukung kegiatan produktif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adapun kegiatan yang bersifat seremonial akan dievaluasi secara selektif dengan mengutamakan efisiensi dan manfaatnya.

Mengenai pendataan tenaga honorer, Ersan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan, dengan mempertimbangkan status kepegawaian, kebutuhan perangkat daerah, serta pelaksanaan tugas dan kinerja.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penataan tenaga kerja berjalan tertib, kebutuhan organisasi terpenuhi, serta belanja pegawai dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, menanggapi pandangan Fraksi Amanat Perindo terkait evaluasi belanja dan penajaman prioritas pembangunan, pemerintah daerah akan memperkuat efisiensi belanja operasional, mengevaluasi kegiatan yang kurang prioritas atau berpotensi tumpang tindih, serta memastikan setiap program memiliki sasaran dan indikator kinerja yang jelas.

Penyusunan proyeksi arus kas dan evaluasi realisasi pendapatan secara berkala juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menjaga kemampuan keuangan dan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Melalui pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap penyusunan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda beserta anggota DPRD, serta pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.