Monitoring Kerja Sama Dengan BBKSDA Riau, Pemkab Bengkalis Perkuat Sinergi Pembangunan dan Pelestarian Kawasan Konservasi

BENGKALIS, PROKOPIM – Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat sinergi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dalam mendukung pembangunan yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan kawasan konservasi.

Komitmen tersebut dibahas dalam rapat monitoring pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BBKSDA Riau, sekaligus sosialisasi terkait koridor Satwa Gajah Sumatera yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Selasa (3/11/2026), di Ruang Rapat Wakil Bupati Bengkalis, Lantai II Kantor Bupati Bengkalis.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bengkalis, Areadi didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Rinto dan Kepala Perangkat Daerah antaranya Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, serta Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Hadir pula Kepala Balai Besar KSDA Riau, Supartono, didampingi Kepala Bidang Teknis Ujang Holisudin, Polhut Ahli Muda Santino Gomes, Staf Subbag Umum Nanda Maretama, serta Staf Humas dan Kerja Sama Fujianto.

Dalam sambutannya, Areadi menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian penting dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BBKSDA Riau.

Menurutnya, monitoring ini juga menjadi bahan pembahasan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kerja sama sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan ke depan.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut, seluruh pihak dapat memberikan informasi, masukan, serta menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan agar dapat dicarikan solusi secara bersama.

"Melalui rapat ini, kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi. Hasil pembahasan ini nantinya menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun rencana kerja ke depan agar pelaksanaannya semakin optimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Rinto menegaskan bahwa kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BBKSDA Riau merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Menurutnya, aspek ekologis harus tetap menjadi perhatian dalam setiap proses pembangunan. Namun, di sisi lain, keberadaan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut juga perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak dan pelayanan dasar masyarakat.

"Di satu sisi, aspek ekologis harus kita jaga dengan baik, tetapi di sisi lain dimensi sosial dan ekonomi masyarakat juga tidak boleh kita abaikan. Masyarakat yang telah lama berada di kawasan tersebut tentu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama," ungkapnya.

Ia berharap berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi dapat dibahas secara terbuka, sehingga menghasilkan solusi bersama serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kerja sama selanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar KSDA Riau, Supartono, menjelaskan bahwa kawasan konservasi memiliki ketentuan khusus dalam pelaksanaan berbagai aktivitas pembangunan. Menurutnya, kegiatan strategis di dalam kawasan konservasi dimungkinkan melalui mekanisme kerja sama dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menyoroti masih adanya kampung dan permukiman masyarakat yang telah lama berada di dalam kawasan konservasi. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan koordinasi bersama, terutama dalam mendukung aksesibilitas serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

"Persoalan masyarakat yang telah lama bermukim di dalam kawasan konservasi perlu kita lihat secara bersama. Kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat harus tetap diperhatikan, tentunya dengan mekanisme kerja sama serta tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, Supartono menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kerja sama. Apabila terdapat kendala dalam pemenuhan kewajiban kerja sama akibat keterbatasan anggaran atau kebijakan efisiensi, pemerintah daerah diharapkan menyampaikannya secara resmi melalui surat agar memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami sangat memahami kondisi pemerintah daerah saat ini yang harus melakukan efisiensi anggaran. Namun, apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kewajiban kerja sama, kami berharap hal tersebut disampaikan secara resmi melalui surat. Dengan demikian, ada dasar administrasi yang jelas dan dapat menjadi bahan penjelasan apabila dilakukan pemeriksaan," tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup dan lokasi yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini penting untuk menghindari aktivitas di luar area kerja sama yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun ketidaksesuaian dengan ketentuan kawasan konservasi.

"Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum dan sarana transportasi terbatas, perlindungan serta pengamanan kawasan, peningkatan fungsi dan kualitas habitat satwa, pemulihan ekosistem, hingga perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,"tutupnya.