Bupati Minta Aset dan Kekayaan Desa Tertata Baik

BENGKALIS, HUMAS – Bupati Bengkalis Amril Mukminin menekankan agar seluruh aset dan kekayaan desa sudah tertata dengan baik sampai desember 2017. Hal ini karena, pengelolaan aset dan kekayaan desa di Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis masih menjadi persoalan mendasar.

“Pemerintah desa dengan kewenangan otonominya mampu mengelola dan memanfaatkan aset desa secara optimal untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Kami harapkan pada akhir Desember 2017, seluruh aset dan kekayaan desa sudah tertata dengan baik,” demikian ungkapkan Bupati Bengkalis diwaliki Plt Sekda Bengkalis Arianto saat membuka Pelatihan Pengelolaan Aset dan Kekayaan Desa, Senin (22/5/2017) di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut.

Arianto menerangkan, bahwa pentingnya manajemen aset bagi Pemerintah Desa, untuk melakukan pengelolaan aset/barang milik desa secara professional, efektif dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis agar pengeluaran biaya-biaya dapat tepat sasaran, tepat guna, tepat penerapan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Untuk itu, Arianto, menekankan kepada peserta  pelatihan pengelola aset dan kekayaan desa, langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan, sehingga seluruh aset dan kekayaan desa dapat tertata dengan baik,” tandas Plt Sekda.

Jika ditelusuri keberadaan aset desa sangat banyak. Terlebih, sejak Pemerintah Kabupaten menggulirkan berbagai program prioritas yang langsung dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti program Intruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan (INBUP PPIP), Program UED-SP, Alokasi Dana Desa dan PNPM Mandiri Pedesaan.

“Tak sedikit aset dan kekayaan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, ada di tengah-tengah masyarakat desa. namun karena aset tersebut belum diserahkan kepada pemerintah desa, akan menjadi persoalan ketika pihak desa ingin memanfaatkan maupun memperbaiki aset tersebut,” terang Arianto

Bupati minta menekankan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, agar secara aktif dalam pengelolaan aset desa ini. Mengingat salah satu indikator untuk mencapaian opini wajar tanpa pengecualian, adalah pengelolaan aset yang baik, transparan dan akuntabel.

Turut hadir dalam Pelatihan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ismail, Nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri, Iis Hermaningsih, Narasumber dari BPKP Provinsi, Sumirat, Koordinator Bidang APD Provinsi, Sudaryono dan sejumlah Kepala SKPD Kabupaten Bengkalis.