Kamis, 01 Februari 2018 - 15:16:38 WIB - Dibaca : 603 Kali

Plt Sekda Buka Sosialisasi Pencegahan Karhutla

Editor: Indra - Rep: Muhammad Imam Luthfi - Foto: Sudiyo
Teks foto: Plt Sekda saat foto bersama peserta sosialisasi, di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (1/2/2018) pagi.

BENGKALIS, HUMAS - Bupati Bengkalis diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Bengkalis, H Arianto membuka Sosialisasi Draf Dokumentasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan proyek gambut, di lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (1/2/2018) pagi.

Pada kesempatan itu, Arianto mengatakan kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut setiap tahun menyebar hampir di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Dampaknya cukup besar seperti menghancurkan ekosistem, mengancam kesehatan manusia, berkontribusi hilangnya keanekaragaman hayati, dan bertanggung jawab atas sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut Arianto yang juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis itu juga mengatakan, sebagai upaya untuk mengurangi Karhutla berdampak menurunkan emisi gas rumah kaca, tentunya dibutuhkan kebijakan/program yang disesuaikan secara tepat dengan resiko kebakaran.

"Untuk pengidentifikasiaan daerah yang rentan terhadap kasus karhutla yang terjadi, harus dibuat kebijakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut, seperti larangan pengalihfungsian lahan sementara, rehabilitas lahan gambut dan perbaikan pengelolaan air dalam skema -skema lahan pertanian," ujarnya.

Masih menurut Plt Sekda, pencegahan Karhutla harus di dorong se-efektif mungkin untuk mengantisipasinya hal tersebut. Untuk itu, diperlukan rencana aksi dapat disusun berdasarkan informasi kerentanan dan resiko kebakaran serta dokumen rencana kerja daerah yang sudah ada.

"Proses penandaan rencana kerja yang sudah ada perlu dilakukan dalam rangka menentukan aksi prioritas  sehingga dapat lebih efektif untuk dilakukan, proses ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat mengali permasalahan yang  ada serta menyusun rencana aksi yang tepat," imbuhnya.


Berita Lainnya

Tulis Komentar