Bupati Minta Masyarakat Bergandeng Tangan Atasi Karhutla

BATAM, HUMAS - Usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pemilu Serentak 2019, Bupati Bengkalis Amril Mukminin bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhumkam) Indonesia Dr. H. Wiranto bersama Gubernur Riau dan Walikota/Bupati se-Provinsi Riau, melaksanakan rapat terbatas, di Golden View Hotel jalan Bengkong Laut Tanjung Buntung Kota Batam, Kamis (28/02).

Adapun rapat yang berlangsung singkat tersebut membahas terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis.

Hingga 22 Februari 2019 lalu, Kabupaten Bengkalis merupakan Kabupaten yang memiliki titik panas terbanyak di Riau, yakni sebanyak 28 titik, dimana Pulau Rupat, hingga hari ini masih menyumbang titik panas dengan 22 titik. Selain di Rupat, titik panas turut menyebar di sejumlah kecamatan di Bengkalis seperti Kecamatan Bantan, Bengkalis dan Mandau.

Dalam rapat tersebut, Menko Polhumkam berharap seluruh jajaran Pemerintah Daerah, Polri dan TNI, serta masyarakat agar bisa saling bekerjasama dalam mengatasi Karhutla di Riau.

“Dengan adanya kebersamaan, kerja keras dan sinergitas yang baik dari seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, segala permasalahan khususnya Karhutla ini tentu lebih cepat teratasi,” ungkapnya.

“Mari bersama kita cegah dan atasi karhutla ini, karena dampaknya akan sangat besar. Resikonya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia saja, melainkan juga akan meluas hingga negara tetangga,” ajaknya.

Usai melaksanakan rapat tersebut, Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu menjaga lahan dan kebun masing-masing agar tidak terjadi kebakaran lagi.

“Karhutla ini, bukan permasalahan kecil, dampaknya sangat besar. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk bergandeng tangan menjaga lahannya masing-masing, jangan sampai ada kebakaran lagi,” tutur Amril Mukminin.

Kepala Daerah Bengkalis juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, dan perusahaan swasta yang ada di Bengkalis untuk tidak membebaskan lahan dengan cara dibakar.

“Semuanya telah diatur dalam , Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, jika ada yang melanggarnya maka akan ada sanksi yang akan dihadapi,” tegas Bupati Bengkalis.

Bupati Bengkalis juga tidak lupa memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan swasta dan jajaran TNI/Polri yang telah sudi membantu memadamkan api bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satpol PP, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) dari desa yang terdampak karhutla tersebut.

Terpisah, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bengkalis Muhammad Fadhli, menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan kepada keluarga, teman maupun sahabatnya masing-masing agar tidak melakukan pembakaran lahan dan juga harus turut andil dalam membantu mengatasi Karhutla tersebut.

“Kami juga menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama terutama pada khatib jum’at pada minggu ini di seluruh masjid dan pendeta yang ada di Kabupaten Bengkalis, agar kiranya dapat menghimbau masyarakat agar dapat membantu memadamkan api jika terjadi Karhutla di Desa setempat. Dan jika bisa lakukan shalat istisqa, untuk meminta hujan,” ujar Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Bengkalis itu.