APIP Lakukan Pengawalan Pembangunan Daerah

JAKARTA, HUMAS - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka sekaligus memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2019 di Assembly Hall Bidakara Hotel, Jakarta (Kamis, 21/03) siang. 

Dalam kegiatan yang mengambil tema "Penguatan APIP Dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Yang Berkualitas" turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Inspektur hadiri Rakornas 2019 tersebut didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkalis Febriman Durya, dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bengkalis Dedi Kurniawan.

Pelaksanaan rakornas tersebut dalam rangka koordinasi dan penguatan peran APIP untuk mendilevery layanan kepada publik dengan mengembangkan dan menerapkan pengendalian yang memadai. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam arahannya menyampaikan peran pentingnya APIP dalam melakukan pengawalan pembangunan Nasional dan Daerah.

"APIP melaksanakan fungsi pembinaan sebagai quality assurance memberikan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan serta fungsi pengawasan melalui rekomendasi hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan." Ucap Jusuf Kalla

Seiring dengan semakin luasnya kewenangan APIP maka Wakil Presiden menekankan pentingnya komitmen dan kerja keras APIP sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam aspek pengawasan pembangunan.

Regulasi dalam rangka penguatan peran APIP saat ini terus digesa untuk memberikan keleluasan dalam melaksanakan peran dan fungsi APIP serta menjamin independensinya dalam bertugas." Ucap Jusuf Kalla

Merujuk pada konsep three lines of devense, akuntabilitas dan tata kelola disektor publik melibatkan dua pelaku utama yaitu manajemen pada pertahanan lini pertama dan kedua serta internal auditor pada pertahanan lini ketiga. Manajemen dalam hal ini K/L dan Pemda bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan pengendalian yang memadai. Sementara APIP selaku internal auditor pemerintah memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dengan akuntabel.

Penyelesaian proyek infrastruktur, koordinasi pembangunan lintas sektoral, pengembangan dan integrasi e-governance serta meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah belum sesuai target. Untuk itu perlu strategis, sinergi dan komitmen semua pihak. Pungkas Wapres. 

Setelah dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel oleh Menteri Keuangan dan Menteri Komunikasi dan Informatika serta sejumlah pemateri dari Kementerian terkait lainnya.