Serah LKPD 2018, Sekda Himbau Perangkat Daerah Lakukan Sinergi Positif dengan BPK-RI

PEKANBARU,HUMAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)  Perwakilan Riau, Jumat (29/03) pagi di Kantor BPK RI Perwakilan Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. 

 

Penyerahan LKPD UN UADITET,  tersebut dilakukan Bupati Bengkalis yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. BUSTAMI HY bersamaan menyerahkan LKPD UN-AUDITED Kabupaten Bengkalis tersebut bersamaan dengan 4 Kabupaten/kota lainnya yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kedatangan Sekda disambut langsung oleh Kepala Perwalikan BPK-RI Thomas Ipoeng Andjar Wasita dan Kepala Subauditorat Riau II, Jhony Indra Kencana.

 

Terlihat hadir mendampingi Sekda Bengkalis. Plt. Asisten Administrasi Umum Maryansyah Oemar, Kepala BPKAD Aulia, Kepala Dinas PUPR Hadi Prasetyo, Kepala Dinas Pendidikan Edi Sakura, Kepala Dinas Kesehatan dr, Ersan, Kepala Dinas Perhubungan Djoko Edi Imhar, Sekretaris Diskominfotik Adi Sutrisno, Sekretaris Inspektorat Febriman Durya.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.30 Wib itu dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Riau yang diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima sekaligus menyerahkan LKPD oleh masing masing daerah kepada Ketua BPK-RI. 

 

Dalam sambutanya Ipoeng mengatakan mengenai tindak lanjut pemeriksaan di Provinsi Riau persentasenya rata-rata baru diskala 47,55% masih dibawah target kami sebesar 65%.

 

"Tindak lanjut hasil pemeriksaan persentase yang kami peroleh masih jauh dari yang kami harapkan dimana untuk tahun 2018 kami menargetkan 65% dan di tahun 2019 ini kami harus bekerja keras untuk mencapai target sebesar 75%", Ujar Ipoeng.

 

Selanjutnya beliau mengatakan sesuai amanat dari kepala BPK-RI dalam pemeriksaan LKPD tahun 2018 BPK lebih menekankan pada pengelolaan dana desa, Kapitalisasi aset tetap dan pemberian hibah.

"Sedangkan di tingkat BPK-RI provinsi riau, kami menambahkan tentang Pencatatan Aset Tetap Tanah Dibawah Jalan, Kewajiban Pemda dengan PT. Taspen, kewajiban Pemda Kepada BPJS dan terakhir Kewajiban Pemda Untuk Menerapkan Transaksi Non Tunai" ucap ipoeng.

 

Diakhir sambutannya beliau mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih keras demi mewujudkan Good Goverment dan Good Governent. 

 

Sementara itu H. Bustami. HY mewakili Bupati Bengkalia usai serah terima LKPD menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dan perangkat daerah yang telah dapat menyelesaikan penyusunan LKPD Tahun 2018 dan dapat kita sampaikan tepat waktu. 

"Penyampaian LKPD ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 31 ayat 1 dan 2. Juga PP 58 Tahun 2005. Sebagai salah satu langkah penilaian dalam pemberian opini bagi daerah oleh BPK-RI. 

 

Lebih lanjut Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk dapat melakukan sinergi positif dengan pihak BPK. 

 

"Kepala dan seluruh pejabat maupun staf yang menangani aset dan keuangan lakukan sinergi dengan BPK agar terbangun komunikasi aktif dan efektif. Sampaikan dokumen yang nanti mereka pinta, dan datang menghadap ketika ada pangilan." pesan Buatami.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan terang suami HJ. Akna Juita ini lagi bahwa BPK RI Perwakilan Riau akan melaksanakan tugasnya di Bengkalis mulai dari tanggal 1 april s/d 4 mei 2019 di Bengkalis. 

 

" Sekali lagi kami ingatkan Perangkat Daerah seluruhnya harus kerja ekstra keras dalam tindak lanjut jika ada temuan sehingga dapat terpenuhi target BPK dan target Pemda," Pungkas Bustami.