Pemprov Riau Tetap Perjuangkan DBH Kelapa Sawit

PEKANBARU, PROKOPIM - Pemerintah Provinsi Riau tetap memperjuangkan agar Pemerintah Pusat memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada Daerah-Daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Ungkapan tersebut disampaikan Gubernur Riau H Syamsuar dihadapan Gubernur Se-Indonesia saat memimpin Rapat Koordinasi Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit bagi Provinsi penghasil sawit, Sabtu (11/1/2020), di Ballroom Hotel Grand Central Pekanbaru.

Untuk perjuangan di pusat, Syamsuar mengungkapkan sudah mendapat dukungan dari anggota DPR RI asal Riau yang akan menindaklanjuti beberapa rancangan undang-undang, termasuk di dalamnya mengenai UU sawit dan bagi hasil sawit.

"Selama forum kita ini berlangsung diharapkan kepada Gubernur yang hadir pada hari ini dapat memberikan gagasan, solusi, saran dan langkah-langkah yang akan kita persiapkan untuk kita bawa ke Kementerian bahkan ke Presiden Republik Indonesia", pinta Syamsuar.

Saat ini yang sangat kita butuhkan adalah Action Plan, kita bentuk naskahnya, juru bicaranya, tim untuk mengatur pertemuan kita bersama DPD dan DPR-RI, sehingga dengan terbentuk action plan tersebut kita akan mudah menjalankan niat kita ini.

"Jangan sampai perjuangan kita ini sia-sia, untuk itu kita harus mencari solusi yang tepat dan akurat, seperti siapa penggeraknya, bagaimana langkahnya dan apa tujuannya", ungkap Syamsuar.

Setelah mendengar rekomendasi DBH dari Gubernur Riau, seluruh Gubernur Se-Indonesia langsung memberikan tanggapan dan masukan terkait DBH kelapa sawit mengingat dengan adanya kesepakatan tersebut akan mempercepat bagi Provinsi penghasil Kelapa Sawit untuk melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia.

Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H Bustami HY sangat mengapresiasi atas paparan yang disampaikan para Gubernur atas kepedulian dan semangat dalam memperjuangkan DBH kelapa sawit ini.

"DBH ini sangat ditunggu-tunggu bagi Pemerintah Provinsi penghasil kelapa sawit salah satunya di Pemerintah Provinsi Riau, karena dengan adanya kejelasan dana DBH tersebut akan memudahkan bagi Daerah untuk membangunkan infrastruktur di Daerahnya masing-masing, saat ini di Provinsi Riau dengan jumlah penduduknya 7 juta dengan penghasil sawit terbesar di Indonesia tapi DBH nya tidak sesuai dengan hasilnya untuk itu dengan adanya rakor ini kita menginginkan nantinya akan di terima Presiden Republik Indonesia", ungkap Bustami.