Plh. Bupati Bengkalis Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Bengkalis Terhadap Ranperda LPPD 2019

BENGKALIS, PROKOPIM – Plh. Bupati Bengkalis H Bustami HY menghadiri sekaligus mendengarkan penyampaian fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Ranperda APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam di ruang pertemuan DPRD lantai II, Rabu (21/8/2019) sore.

Tepat Pukul 15.10 WIB rapat pripurna dihadiri sebanyak 26 Anggota DPRD dan dihadiri Plh.Bupati Bengkalis serta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis itu dimulai.

Penyampaian pandangan umum dari 7 fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis itu diawali diawali penyampaian pandangan oleh Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dengan juru bicara Sanusi dilanjutkan Fraksi Golangan Karya (Golkar) dengan juru bicara Al Azmi, kemudian fraksi PDI perjuangan dengan juru bicara Febriza Luwu, seterusnya Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Indrawansyah dilanjutkan fraksi Gerindra dengan juru bicara Andri Fahlefi, serta fraksi Suara Rakyat juru bicara Morison Bationg Sihite dan Fraksi Kebangkitan Indonesia juru bicara Lorensius.

Plt Bupati Bengkalis H Bustami HY mengucapakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mengagendakan pandangan umum Fraksi yang digelar hari ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah menyampaikan pandangan umum, berupa tanggapan, pada APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019.

“Semua masukan, kritikan dan saran yang ditelah disampaikan seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bengkalis, intinya kami menampung dengan pemikiran semua keinginan dari fraksi-fraksi atas efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019", kata Bustami.

Dan 7 fraksi yang sudah menyampaikan semua pendapatnya, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang telah mendapat 7 kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.