Realisasi Serapan APBD Bengkalis 2013 Sebesar 74,19 Persen

[dropcap style="white-dropcap blue" rounded="nonestyle"]S[/dropcap]erapan APBD tahun 2013 hingga akhir tahun anggaran 2013 terealisasi sebesar 74,19 persen atau sebesar Rp.3,686 triliun dari total APBD kabupaten Bengkalis sebesar 4,969 triliun.

[caption id="attachment_1152" align="aligncenter" width="640"] Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis H. Burhanuddin menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Wakil DPRD Hidayat Tagor[/caption]

Dari pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Bengkalis tahun anggaran 2013 yang disampaikan sekdakab Bengkalis H Burhanuddin belum lama ini, juga dipaparkan tak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target PAD yang ditetapkan pada 2013 sebesar Rp.254,446 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp.181,667 miliar atau sebesar 71,40 persen.

Sementara PDRB (berdasarkan harga berlaku) mengalami kenaikan secara keseluruhan (tanpa migas) dari Rp.21,48 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp.25,49 triliun pada tahun 2013.

Dibeberkan pula untuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten Bengkalis tahun 2013. terbagi kedalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.Sementara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah juga terjalin dengan baik.

"Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan koordinasi ini, terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban umum, terselenggaranya kegiatan pembangunan yang lancar dan terciptanya kesatuan gerak/langkah dalam penanganan masalah khususnya isu-isu aktual yang terjadi di wilayah kabupaten Bengkalis,"ujar Burhanuddin.

Sementara untuk pembinaan batas wilayah disebutkan pula, dilakukan melalui kegiatan pengelolaan batas daerah. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengacu pada Permendagri nomor 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

Hal-hal yang dapat diinformasikan mengenai penyelesaian masalah batas daerah antara kabupaten bengkalis dengan kabupaten/kota yang berbatasan telah dimulai sejak tahun 2001 dan sampai tahun 2013 dilakukan pembahasan baik secara langsung dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan (khususnya kabupaten Siak, kabupaten Rohil dan kota Dumai) maupun melalui mediasi pemerintah provinsi Riau dan Kemendagri RI.

Selanjutnya penanganan masalah batas daerah dan pembangunan daerah perbatasan negara akan ditangani oleh badan pengelola perbatasan daerah kabupaten bengkalis yang telah dibentuk dengan perda nomor 02 tahun 2012.

"Mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana, dalam menghadapi kemungkinan potensi bencana yang dihadapi dalam wilayah kabupaten bengkalis seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran pemukiman penduduk, angin puting beliung, kecelakaan perairan, dan amuk gajah, antisipasi yang dilakukan oleh pemkab Bengkalis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dengan melibatkan badan search dan rescue (SAR) Nasional,"urai Burhanuddin.

Burhanuddin juga menyampaikan rasa syukur karena penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sampai saat ini berlangsung aman dan damai. konflik-konflik berbasis suku, agama dan ras (sara), anarkisme dan separatisme serta konflik lainnya terus diantisipasi oleh pemkab Bengkalis melalui Badan Kesbangpol , Satpol PP dengan melibatkan pihak-pihak berwenang seperti Polres, Kodim, forum komunikasi umat beragama (FKUB) yang berperan aktif dari masyarakat dalam pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

"Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2013 dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan terhadap beberapa SKPD yang masih rendah serapan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatannya menjadi perhatian kami agar dapat meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan segala sumber daya yang dimiliki,"ucapnya lagi.