Pemkab Bengkalis Mendukung Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan

BENGKALIS, PROKOPIM - Bupati Bengkalis optimis terhadap rencana aksi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Laut (BNPPL) dalam mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan yang aman, berdaulat, maju dan berdaya saing. Karena Bengkalis sebagai kawasan perbatasan  dan merupakan kawasan strategis dan vital bagi negara.

Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono saat menyampaikan sambutan tertulis Bupati Kasmarni pada kegiatan penyusunan bahan masukan rencana aksi Tahun 2025 pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut, Selasa (07/02/2023), di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkalis.

Dikatakan Andris secara geografis Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan memiliki peluang pasar yang cukup besar pula, karena kedekatan jaraknya dengan Malaysia, yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka.

Oleh karenanya, dengan adanya dukungan Pemerintah Pusat melalui rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang nantinya akan dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga, serta dimotori oleh BNPP, tentunya kami berharap, agar pengembangan kawasan perbatasan negara, khususnya di Kabupaten Bengkalis akan menjadi lebih optimal.

"Karena terus terang ibu Asisten Deputi, selama ini daerah kami, sudah terlalu sering disampaikan berbagai upaya pembangunan kawasan oleh Kementerian maupun Lembaga, yang sampai saat ini, baru sebatas retorika atau janji dan belum ada satupun implementasinya. Tapi kami yakin, melalui rencana aksi ini, Insya Allah semuanya dapat kita wujudkan.  Kami Pemerintah Daerah tentunya siap bersinergi, berkolaborasi serta mendukung sepenuhnya dari setiap rencana aksi yang telah disusun untuk dilaksanakan sepenuhnya di Negeri Junjungan ini," terang Andris.

Kemudian lanjut Andris sebagai kawasan strategis nasional, berbagai upaya dan langkah untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat di daerah ini, terus  dilakukan, bahkan baru-baru ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan hibah tanah kepada BAKAMLA RI, seluas 9.000 meter, untuk pembangunan stasiun SPD.

"Semua itu dilakukan  agar wilayah perbatasan tetap berdaulat. Karena kami yakin, kami tidak akan mampu membangun daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Bengkalis yang memiliki dua pulau besar yakni Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat ini dengan sendirinya, tanpa ada sinergi serta campur tangan dari Pemerintah Pusat, Kementerian dan Lembaga. Mengingat terbatasnya kemampuan keuangan dan terbatasnya kewenangan kami di daerah ini," kata Andris.

Maka dari itu, imbuh Andris  perhatian besar dari Pemerintah Pusat melalui rencana aksi ini sangat dibutuhkan agar  terealisasi dengan cepat, tepat serta terarah dalam upaya kita bersama untuk membangun daerah dari pinggiran demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan.

Sementara Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Farida Kurnia Ningrum mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai langkah penguatan dan sinergitas bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui rencana aksi sebagai barometer pengelolaan potensi kawasan perbatasan laut.

"Untuk itu, melalui rencana aksi ini kami harapkan Pemkab Bengkalis dapat bersinergi dengan membangun komunikasi yang intensif. Kemudian kita pastikan bahwa bahan masukan yang kita dapatkan hari ini bisa dibawa ke dalam program sehingga dapat dituangkan ke dalam Renja bapak ibu," kata Farida.